Dirut BPJS Kesehatan Sebut Sepertiga Peserta JKN Derita Hipertensi

Hal itu disampaikan Ghufron saat peluncuran Program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023).

Dia menuturkan, sebagian pemegang kartu BPJS Kesehatan, terdeteksi menderita diabetes. Kemudian, sebanyak 33 persen dari peserta program JKN, terdeteksi menderita hipertensi.

“Yang gula (Diabetes) itu cukup tinggi, kemudian hipertensi. Hipertensi di Jawa Timur dan nasional, itu 33 persen. Artinya kalau di sini yang hadir 500 atau 600 orang, itu yang 200 orang menderita hipertensi,” kata Ghufron, dalam sambutannya saat launching Program Pesiar di Jombang, Rabu (30/8/2023).

Namun, lanjut Ghufron, banyak dari para penderita hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya terindikasi menderita hipertensi. Ketidaktahuan itu kemudian membuat penderita hipertensi tidak memperhatikan pola makan yang sehat.

“Bisa dicek bagi yang tidak percaya. Dan yang menarik, banyak yang tidak tahu kalau terkena hipertensi. Jadi ya, makan durian, makan sate, makan makanan berlemak, pantang menyerah, lah. Ya, karena tidak tahu,” ujar dia.

Ghufron menyatakan, para peserta program JKN atau pemegang Kartu BPJS Kesehatan dipastikan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, apa pun jenis penyakit yang diderita.

Karena itu dia berharap agar masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN, segera mendaftarkan diri agar pembiayaan pelayanan kesehatannya bisa dicover BPJS Kesehatan.

Luncurkan pesiar

Sementara itu, untuk meningkatkan jumlah kepesertaan program JKN, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Ghufron mengungkapkan, jumlah peserta program JKN atau pemegang kartu BPJS Kesehatan secara nasional mencapai hampir 260 juta orang atau setara 93 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan ditarget meningkat menjadi 95 persen pada akhir tahun ini, lalu meningkat hingga mencapai 98 persen pada 2024.

Ghufron menjelaskan, untuk mewujudkan target 98 persen dari populasi penduduk tercover dalam kepesertaan program JKN, BPJS Kesehatan meluncurkan program ‘Pesiar’, akronim dari Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi.

Program Pesiar, jelas dia, merupakan program untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program JKN.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan dibantu relawan atau agen Pesiar yang dibentuk Pemerintah Desa untuk melakukan pemetaan di desa, serta menyisir warga yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kemudian, relawan atau agen Pesiar juga ikut membantu untuk meyakinkan masyarakat yang belum tercover program JKN agar mendaftarkan diri, hingga membantu proses pendaftaran.

“Pelaksanaan pada tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh agen pesiar yang ditunjuk oleh pemerintahan desa,” kata Ghufron, saat launching Program Pesiar, di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023).

Dijelaskan Ghufron, sebelum di launching di Jombang, program Pesiar telah dilaksanakan sebagai pilot project di 126 desa, di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2022. 

Pelaksanaan di 126 desa, ungkap dia, menunjukkan perubahan signifikan dengan adanya peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, peningkatan partisipasi iuran, serta perbaikan dan peningkatan penggunaan layanan kesehatan.

Dia mengatakan, jumlah peserta BPJS Kesehatan secara nasional pada saat ini mencapai hampir 260 juta orang atau setara 93 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan ditarget meningkat menjadi 95 persen pada akhir tahun ini, lalu meningkat hingga mencapai 98 persen pada 2024.

“Tentu ditunggu untuk bisa mencapai 95 persen dan tahun depan bisa mencapai 98 persen,” ujar Ghufron.

Launching Program Pesiar di Kabupaten Jombang, dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, serta Bupati Jombang Mundjidah Wahab.