Wabup Blitar Sebut Pembangunan Jembatan Roboh Lambat, Kepala BPBD: Masih "On the Track"

Usai menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro, Rahmat mengatakan pada konferensi pers Senin sore bahwa alasan pengunduran dirinya dipicu oleh kekecewaan pada lambatnya realisasi proyek pembangunan dua jembatan yang akan dibiayai dengan anggaran bantuan bencana dari Pemerintah Pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Rahmat mengeklaim bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat tersebut mendapatkan persetujuan berkat lobi yang dia lakukan ke BNPB dengan melibatkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Di PAN, Rahmat sendiri duduk sebagai Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur.

Lebih spesifik, Rahmat menyebutkan, lambatnya realisasi proyek pembangunan jembatan senilai Rp 12,6 miliar tersebut disebabkan oleh buruknya kinerja Ketua Bagian Layanan Pengadaan (BLP), Iwan Dwi Winarto, yang ada di Kantor Sekretariat Daerah.

Menanggapi pernyataan Rahmat, Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Ivong Bettryanto mengatakan, proses menuju realisasi proyek berjalan normal.

Hanya saja, lanjut Ivong, dua proyek pembangunan jembatan yang disebut Rahmat masuk ke proyek strategis sehingga harus melalui mekanisme administrasi yang detail dan memakan waktu termasuk memenuhi pedoman yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya katakan memang terkesan lamban tapi masih on the track, masih normal,” kata Ivong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (15/8/20230.

“Karena ini masuk proyek strategis, ada sekian persyaratan dari KPK yang harus dipenuhi, harus di-review disainnya, administrasinya. ‘Dionceki’ (dikuliti) satu per satu oleh Inspektorat Daerah,” tambahnya.

Karena itu, lanjut Ivong, bulan Maret hingga April baru proses review oleh Inspektorat selesai dan diserahkan ke BLP untuk proses lelang terbuka.

“Sekitar satu minggu ini baru selesai lelangnya dan sudah dikirim ke kami. Saat ini proses kontrak dan akan kami temui pemenang lelangnya,” jelas Ivong.

Menambah panjangnya proses, lanjutnya, terdapat jarak waktu yang antara 1,5 tahun hingga 2 tahun sejak pengajuan bantuan anggaran ke Pemerintah Pusat diajukan antara 2020 dan 2021 dengan persetujuan dan penransferan dana ke kas Pemerintah Kabupaten Blitar pada 26 Desember 2022.

Hal itu, jelasnya, memiliki konsekuensi pada perubahan desain struktur konstruksi jembatan, misalnya, dari semula direncanakan menggunakan tiang pancang paku bumi menjadi model tiang “bore pile”.

“Karena kalau melihat adanya tanah bergerak maka paku bumi dikhawatirkan tidak akan kuat menyangga,” tuturnya.

Ivong mengatakan bahwa bantuan anggaran perbaikan infrastruktur dua jembatan itu berawal dari robohnya dua jembatan, masing-masing berlokasi Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Srengat, akibat diterjang banjir bandang sekitar tahun 2020.

“Kondisi jembatannya runtuh. Iya, jadi terputus dan tidak dapat digunakan,” ujar Ivong.

Pemerintah Kabupaten Blitar selanjutnya mengajukan bantuan anggaran pembangunan dua jembatan tersebut ke Pemerintah Pusat pada 2020 atau 2021.

Bantuan biaya pembangunan kembali dua jembatan itu akhirnya disetujui pada akhir 2022, dan dana ditransfer ke rekening Pemerintah Kabupaten Blitar pada akhir Desember 2022.

Terkait pernyataan Wakil Bupati Rahmat Santoso bahwa realisasi proyek pembangunan dua jembatan itu dinilai lambat, Ivong mengaku akan menjadikan penilaian itu sebagai cambuk untuk memotivasi pihaknya agar bekerja lebih cepat.

“Bagi saya itu sebagai pendorong lah agar kegiatan bisa segera berjalan karena warga terlalu lama menunggu. Motivasi juga untuk saya agar lebih berhati-hati, on the track sesuai perarturan dan di sisi lain juga agar cepat terwujud. Itu saya kira arahan luar biasa untuk saya pribadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BLP Iwan Dwi Winarto tidak dapat dihubungi melalui saluran WhatsApp.

Sedangkan Sekretaris Daerah Izul Marom menyatakan tidak bersedia memberikan komentar apa pun saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya.