1.738 Personel Gabungan Disebar di 18 Pos Saat Pengesahan Anggota PSHT di Surabaya

Acara pengesahan akan dilakukan di lapangan Kodiklatal Krembangan, Perak Surabaya, Jumat (28/7/2023) malam.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi mengatakan, ribuan petugas gabungan tersebut terdiri dari anggota TNI dan Polri.

Haryoko mengungkapkan, personel disebar di 18 pos penyekatan. Beberapa di antaranya yaitu Bundaran Aaru, Merr Gunung Anyar, Terminal Benowo, dan Kedung Cowek.

"Kita juga menyiapkan tiga pos unit bergerak, di Pos Siola jalan Tunjungan, Pos depan KBS (Kebun Binatang Surabaya) dan Pos panatu patung kuda," kata Haryoko, Jumat (28/7/2023).

Selain itu, Haryoko mengimbau para peserta atau calon anggota PSHT agar tidak melakukan konvoi. Sebab, polisi telah menyediakan transportasi untuk mengantar ke lokasi pengesahan.

"Kepada peserta atau calon warga yang mengikuti pengesahan dilarang membawa bendera dan atribut lainnya yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," jelasnya.

Haryoko juga meminta agar para anggota perguruan silat yang tidak diundang, tidak datang ke lokasi. Polisi bakal melakukan penindakan apabila ada yang nekat melakukan konvoi.

"Akan dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas penyalahgunaan minuman keras, narkoba, senjata tajam dan tindak pidana lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Herlina mengatakan, diperkirakan akan ada 1.053 anggota baru perguruan silat PSHT dari berbagai wilayah bakal mengikuti pengesahan di lapangan Kodiklatal Krembangan.

"Anggota baru sejumlah 1.053 orang, berangkat dari ranting masing-masing mengunakan roda empat dikawal oleh Polsek setempat," kata Herlina, melalui keterangan resminya, Kamis (27/7/2023).

Herlina meminta, para anggota baru tersebut tidak menggunakan atribut ketika berangkat ke lokasi. Mereka juga akan dikawal oleh anggota TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Kemudian, kata Herlina, para anggota baru perguruan silat tersebut tetap dikawal selama kepulanganya. Hal itu dilakukan agar mereka tidak menggelar aksi konvoi di jalanan Surabaya.

"Setelah prosesi, warga yang disahkan menggunakan transportasi yang sama, karena sudah disediakan. Tidak ada konvoi, jika ada dilakukan tindakan tegas seperti penilangan," jelas dia.