Tidak Punya Siswa Lagi, 1 SDN di Kabupaten Madiun Diusulkan Ditutup

Penutupan SDN yang berada di area perkebunan kopi milik pemerintah pusat itu disebabkan karena tidak ada lagi anak yang bersekolah di SD tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah mengatakan usulan penutupan SDN 7 Kare mengemuka setelah timnya turun ke lokasi.

“Tim kemarin sudah turun untuk memastikan memang tidak ada siswa lagi yang bersekolah di situ sejak setahun kemarin. Maka untuk penutupan sekolah sementara diproses,” kata Zubaidah, kepada Kompas.com, Jumat (28/7/2023).

Menurut Zubaidah, sejak tahun 2022, tidak ada satu pun warga yang bersekolah di SDN 7 Kare.

Untuk itu, kata Zubaidah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penutupan operasional SDN 7 Kare.

“Kita proses tutup karena siswa sudah tidak ada lagi. Hanya ada satu lulusan TK. Maka tidak mungkin kami menggelar pendidikan sekolah tingkat SD dengan total satu siswa,” tandas Zubaidah.

Menurut Zubaidah, operasional SDN 7 Kare akan digabung dengan SDN terdekat lainnya. Dengan demikian warga dapat menyekolahkan anaknya di SDN terdekat.

Menyoal nasib guru yang mengajar di SDN 7 Kare, Zubaidah mengatakan, sebelum ditutup hanya ada satu guru yang ditugaskan mengajar beberapa siswa.

Untuk itu, guru yang ditugaskan di SDN 7 Kare akan dipindahkan ke SDN lainnya.

Sementara itu terkait keberadaan gedung SDN 7 Kare, Pemkab Madiun akan menyerahkan kembali ke pemerintah pusat. Pasalnya gedung SD itu dibangun di area perkebunan kopi yang menjadi aset pemerintah pusat.

Selain penutupan SDN 7 Kare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun mendapati makin banyak SDN di Kabupaten Madiun yang mengalami kekurangan murid.

Bahkan dalam tiga tahun terakhir jumlah SDN yang mengalami kekurangan murid makin bertambah.

“Tahun 2021 ada 60 SDN, tahun 2022 ada 72 SDN dan tahun ini lebih dari 70-an,” kata Zubaidah.

Ia mengatakan kepastian data final jumlah SDN yang kekurangan siswa tahun ini akan diketahui setelah pengisian data pokok pendidikan (dapodik) selesai.

Data itu akan diketahui setelah masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SD dalam dua pekan. Total jumlah SD di Kabupaten Madiun terdapat 402 SD negeri dan tiga SD swasta.

Terhadap persoalan itu Zubaidah tidak akan menyalahkan sekolahnya. Namun kondisi itu menjadi evaluasi bagi dinas untuk memperbaiki kinerja dan program.

“Kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tetapi yang harus ditekan adalah kinerja kita. Dan kedua untuk meningkatkan sekolah banyak hal yang tidak bisa dicukupi oleh sekolah sendiri,” jelas Zubaidah.

Ia menjelaskan SDN kekurangan siswa baru menjadi persoalan yang kompleks. Persoalan itu mulai dari banyaknya sekolah di satu desa hingga warga memilih menyekolahkan anaknya pada SD atau MI yang memiliki program pendidikan yang baik bagi anak-anaknya.

“Saat ini masyarakat memiliki gaya hidup dimana ingin mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya,” ungkap Zubaidah.

Menyoal penggabungan sekolah yang kekurangan murid untuk efektivitas anggaran operasional, Zubaidah menutur penggabungan sekolah menjadi langkah terakhir. Saat ini pihaknya masih berupaya melakukan terobosan berbagai program agar warga tidak enggan lagi menyekolahkan anak-anaknya di SDN terdekat.