Bupati Kediri Duga Elpiji 3 Kilogram Langka karena Tak Sesuai Peruntukan

Sebab, dari pengamatannya di lapangan, orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu tidak menemukan masalah dalam mata rantai distribusi elpiji dari agen ke pangkalan.

“Banyak tabung elpiji 3 kilogram dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya. Salah satunya penggunaan di sektor peternakan,” kata Bupati yang akrab dengan sapaan Mas Dito ini dalam rilis Pemkab Kediri, Rabu (26/7/2023).

Padahal, sektor peternakan menjadi salah satu yang dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram. 

Itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022. Bahwa restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha tani tembakau, usaha jasa las, usaha peternakan, usaha pertanian (diluar ketentuan Perpres No.38 tahun 2019 dan yang belum dikonversi) dilarang menggunakan elpiji subsidi.

Penggunaan elpiji di sektor peternakan, kata Dito, cukup besar sehingga pihaknya akan mengundang para peternak untuk menyosialisasikan aturan penggunaan elpiji subsidi.

Dan sebagai solusi awal, Mas Dito akan menggandeng himpunan pengusaha minyak bumi dan gas (migas) untuk meminjamkan tabung gas non subsidi kepada para peternak.

“Kita pinjamkan tabung (non subsidi) yang bersangkutan nanti mengisi (elpiji) sendiri,” tutur Mas Dhito.

Dengan peminjaman tersebut tabung gas elpiji subsidi dari para peternak bisa ditarik untuk kembali digunakan oleh masyarakat sasaran penerima subsidi.

Selain tidak sesuai peruntukan, Bupati yang tengah dalam periode pertama jabatannya itu menambahkan, kelangkaan elpiji subsidi juga disebabkan oleh musim hajatan yang digelar oleh masyarakat.

Adapun perihal aturan penggunaan kartu identitas saat membeli elpiji subsidi, bupati menjelaskan, itu dilakukan untuk memastikan subsidi itu diterima oleh sasaran yang tepat.

“Ini untuk mengontrol, siapa yang menggunakan (elpiji subsidi) itu. Untuk sementara kita berlakukan itu,” tandas putra politisi Pramono Anung tersebut.

Masih dalam siaran pers itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri mencatat, sebanyak 198 peternak ayam broiler di wilayahnya menggunakan elpiji subsidi sebagai penghangat ayam saat usia 1-10 hari.

Padahal dalam satu periode pemeliharaan ayam broiler itu, peternak itu membutuhkan kurang lebih 9900 tabung.

“Jika dalam setahun 2 sampai 3 periode, tinggal mengalikan saja. Itu sudah banyak,” ujar Pelaksana tugas Kepala DKPP Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih.

Oleh sebab itu pihaknya akan segera menyosialisasikan rencana Bupati itu dengan mengumpulkan para peternak agar segera berpindah dari elpiji subsidi ke non subsidi.