KAI Daop 8 Surabaya Sebut Massa Penghuni Rumah Dinas yang Geruduk Kantor Ingin Kuasai Aset Negara

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, ratusan massa tersebut ingin menguasai aset milik negara, sebagai tempat tinggal pribadi.

"Mereka (massa) enggak ada ikatan dengan KAI dan mereka ingin memiliki," kata Luqman, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (4/7/2023).

Luqman menyebutkan, ratusan orang itu dahulu mempunyai anggota keluarga yang bekerja di PT. KAI dan akhirnya menempati rumah dinas. Namun, sekarang anggota keluarga mereka tak lagi bekerja.

Jika mereka ingin menempati rumah dinas, maka harus membayar sewa.

"Mayoritas begitu, dahulu dapat rumah dinas bagi pekerja yang masih berdinas. Harusnya setelah enggak aktif ya meninggalkan rumah itu atau bisa nempati tapi bayar sewa," jelasnya.

PT KAI, kata Luqman, mengklaim sudah melakukan sosialisasi terkait pembayaran sewa bangunan. Namun, petugas selalu mendapatkan penolakan dari sejumlah penghuni.

"Kalau mau memanfaatkan untuk apa pun ya harus ada ikatan dengan KAI sebagai pemilik aset, sebagai upaya mempertahankan aset negara," ujar dia.

Luqman membantah tuduhan yang menyebutkan PT KAI tidak mempunya bukti kepemilikan rumah secara sah. Menurutnya, Daop 8 tak mungkin berani mengakui apabila tak punya bukti.

"Enggak mungkin asal ngomong tanpa data, kami pasti ada dasarnya untuk mengakui itu aset negara. Kami enggak ada (relokasi), tapi bisa digunakan untuk kepentingan negara," ucapnya.

Sebelumnya, ratusan penghuni rumah dinas kereta api di Surabaya - Sidoarjo, mendatangi Kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8, Selasa (4/7/2023). Mereka meminta agar tanah yang ditempati segera dibebaskan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan warga Jalan Sidotopo, Jalan Pacar Keling, Jalan Marmoyo, Jalan Joyo Boyo, serta wilayah Sidoarjo, tiba di kantor KAI Daop 8, sejak pukul 09.00 WIB.

Mereka tampak berdatangan dengan menaiki truk komando, mobil pikap, serta ratusan sepeda motor. Lalu, massa tersebut langsung menggelar orasi di depan kantor yang berada di Jalan Gubeng Masjid itu.

Perwakilan massa aksi, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan, mereka merupakan bagian dari 5.000 kepala keluarga yang menempati rumah dinas KAI di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

"Ada surat peringatan dari PT KAI untuk menertibkan warga, bahkan ada sosialisasi atau wacana untuk menarik sewa masyarakat," kata Dimas, saat ditemui di lokasi.