Disdik Sebut 98 Persen SD Negeri di Kabupaten Blitar Kekurangan Siswa

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan dari 673 SDN hanya 11 atau 1,63 persen yang mampu menyerap siswa baru sesuai kapasitas ruang belajar yang dimiliki.

“Hanya 11 sekolah (SDN) yang memenuhi pagu (kapasitas) sesuai ruang belajar yang ada. Sisanya, 98,37 persen tidak bisa mendapatkan jumlah siswa baru sesuai kapasitas ruang belajar yang dimiliki,” ujar Adi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (3/7/2023).

Adi mengakui situasi yang dihadapi SD negeri di wilayah Kabupaten Blitar sangat memprihatinkan dan situasi tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun.

Dia menggambarkan situasi terparah yang dihadapi sejumlah SD negeri di Kabupaten Blitar yang selama PPDB hanya mendapatkan 1 atau 2 siswa baru.

“Yang terparah ya misalnya kelas 1 hanya ada 1 atau 2 siswa, kelas 2 hanya 2 siswa, kelas 3 kosong, kelas 4 hanya 1 siswa. Dan seterusnya,” tuturnya.

Namun jika dilihat angka agregatnya, kata Adi, tergambar situasinya menjadi sedikit lebih melegakan.

“Dari total kapasitas ruang belajar yang dimiliki seluruh SD negeri tersebut adalah 14.000 lebih sekian. Jumlah siswa baru yang mampu diserap 8.050 lebih sekian,” ujarnya.

Artinya, lanjut Adi, sekitar 57,14 persen kapasitas total ruang belajar seluruh SD negeri di Kabupaten Blitar dapat terisi pada PPDB 2023.

Adi menambahkan, pihaknya kini tengah mengkaji rencana menggabungkan sejumlah SD negeri agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif dalam situasi dimana mayoritas SD negeri kekurangan siswa.

Tantangan Dinas Pendidikan

Menurut Adi, fenomena SD negeri di wilayah Kabupaten Blitar kekurangan siswa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kecenderungan keluarga untuk memiliki sedikit anak.

“Yang saya dengar, banyak TK di bawah Muslimat NU ini yang mewajibkan anak didiknya untuk melanjutkan ke SD atau MI (madrasah ibtidaiyah) tertentu,” tuturnya sembari menambahkan bahwa pada saat yang sama jumlah sekolah swasta setingkat SD terus bertambah.

Meski demikian, Adi mengakui bahwa SD negeri seharusnya memiliki kemampuan lebih untuk memenuhi standar mutu pendidikan yang dikehendaki siswa dan orang tua wali murid.

Dengan dukungan penuh dari anggaran negara, ujarnya, SD negeri tidak hanya memiliki infrastruktur yang memadai tapi juga tenaga pendidik yang rata-rata mendapatkan gaji di atas rata-rata pendapatan guru di lembaga pendidikan swasta.

“Ya harus diakui tenaga pengajar dan penanggung jawab sekolah dasar negeri kami perlu keluar dari zona nyaman dan memikirkan terobosan dalam menghadapi situasi yang semakin berubah. Ini merupakan tantangan kami bersama di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Adi membenarkan bahwa banyak anak usia SD yang lebih banyak terserap ke MI baik negeri maupun swasta yang berada di bawah pengelolaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Tren penurunan jumlah siswa, kata Adi, juga terjadi di SMP negeri di wilayah Kabupaten Blitar namun kondisinya masih jauh lebih baik di bandingkan SD negeri.