Dosen WNA di Tulungagung Akan Dideportasi, Diduga Langgar Aturan Keimigrasian

SURABAYA, KOMPAS.com - Seorang dosen di sebuah kampus di Tulungagung, Jawa Timur, diamankan petugas Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim. Dosen yang merupakan warga negara asing (WNA) itu diamankan saat sedang mengajar, Senin (19/6/2023), karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

Dosen itu berinisial MB (66), warga negara Singapura. Ia akan dideportasi atas pelanggaran yang dilakukannya.

"Seluruh proses administrasi telah selesai, tinggal menunggu jadwal keberangkatan saja. Rencananya 22 Juni 2023 nanti," kata Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Hendro Tri Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/6/2023) malam.

Menurutnya, MB sudah berada di Indonesia sejak 1984. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tujuan masuk ke Indonesia untuk kepentingan pendidikan. MB menempuh pendidikan S1 di wilayah Malang dan lulus sekitar 2006.

"Pada 1984-1998, MB menggunakan visa kunjungan dengan paspor Singapura. Selama itu, tercatat dia keluar masuk Indonesia sekitar 10 kali," jelasnya.

Pada 2011, tercatat MB mendapatkan dokumen kependudukan berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran. Di KTP, MB menggunakan nama Y,  lahir di Pacitan pada 1973.

"Padahal sebenarnya, yang bersangkutan lahir pada 1956. Di paspor Singapura itu juga dituliskan wilayah kelahiran, yakni Pachitan, mirip nama daerah di Jatim yakni Pacitan," tambahnya.

MB juga sempat menikah dengan warga Blitar, dan kini menekuni profesi sebagai tenaga pendidik, yakni dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Tulungagung.

"Ketika kami amankan kemarin, MB juga masih mengajar," katanya.

Keberdaan WNA asal Singapura ini cukup lama tidak terendus aparat. Salah satu penyebabnya pendataan dokumen keimigrasian saat itu masih menggunakan metode konvensional.

Atas pelanggaran yang dilakukan, pihanya menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian kepada MB berupa pendeportasian ke negara asal.

"Selain itu juga pencantuman dalam daftar cekal atau tangkal," ujarnya.

Kantor Imigrasi Kediri juga sudah menerbitkan berita acara pembatalan dokumen perjalanan yaitu paspor yang bersangkutan.

Sementara Kantor Imigrasi Blitar telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk membatalkan dokumen kependudukan seperti akta lahir, KTP dan kartu keluarga.

"Kanim Blitar juga sudah koordinasi dengan Bawaslu, agar melakukan pencegahan sehingga MB tidak masuk sebagai daftar pemilih tetap," tegas Hendro.