320 Guru Honorer Lolos PPPK di Situbondo Tak Diangkat Jadi ASN, Ini Penjelasan Sekda

Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan menyatakan dari 1.200 guru honorer yang ikut seleksi PPPK 2022, dinyatakan lolos sebanyak 665 orang. Telah resmi dilantik menjadi ASN 345 orang.

Tetapi sebanyak 320 orang lainnya masih belum dilantik karena sejumlah persoalan.

"Sebanyak 320 orang yang belum diangkat menunggu pedoman lebih lanjut kalau keuangan kami (APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo) memadai," kata Wawan di Pendopo Situbondo Senin (5/6/2023).

Dia juga menyatakan belum melantik 320 guru honorer lolos seleksi nasional PPPK karena terhalang oleh aturan yang tidak boleh melebihi batas.

Aturan itu tertuang di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah.

"Dalam aturan tersebut belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari komposisi APBD, lah kami sekarang belanja pegawai berada di 31,79 persen, artinya melebihi," katanya.

Dalam rinciannya, APBD Kabupaten Situbondo sebanyak Rp 1,7 triliun dan digunakan untuk belanja pegawai sekitar Rp 510 miliiar. Sehingga 320 guru honorer tersebut menunggu pengusulan formasi lebih lanjut.

"Sebanyak 320 menunggu pengusulan rekap formasi kembali, kan ada murid banyak dan guru sedikit, dan ada juga pegawai yang pensiun, ada juga pegawai indispiliner sehingga diberhentikan dan lain-lain," katanya.

Wawan juga berharap ratusan guru honorer yang lolos tersebut untuk bersabar. Pihak Pemerintah Kabupaten Situbondo menunggu keuangan daerah stabil dan evaluasi jabatan selesai setelah itu mengajukan pengusulan formasi kembali.

"Kemarin Kemenpan RB mengirim surat ke pemerintah daerah sebanyak dua kali, dan terakhir 30 mei kemarin untuk pengajuan formasi guru yang lolos PPPK itu, namun oleh pemda tidak direspon," katanya.

Dia juga menyatakan dalam anggaran penggajian untuk pegawai dan guru PPPK di Kabupaten Situbondo masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Bebas sebesar Rp 42 miliiar. Sedangkan untuk sarana dan prasarana diambil dari DAU Umum dengan besar nominal Rp 72 miliiar.

"Saya prihatin dengan anak didik yang kekurangan guru agama sebanyak 291 orang, guru olahraga 227 orang dan guru SMP 285 orang," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengutamakan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Seperti kebutuhan kesehatan dan pendidikan sehingga masyatakat tidak mengalami kesusahan.