Puluhan Warga Sekap Kades Sidokepung Sidoarjo, Kecewa Kinerja Panitia PTSL

Warga Desa Sidokepung menyekap Kades lantaran mereka tak puas dengan kinerja panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Adapun penyekapan terhadap kades terjadi ketika warga berduyun-duyun datang ke balai desa pada Selasa (23/5/2023) sekitar pukul 20.00 WIB.

Di sana, warga meminta penjelasan tentang proses PTSL yang dinilai lamban. Lantaran tak puas dengan pelayanan yang diberikan, warga kemudian nekat mengunci pintu pagar balai desa.

Kades perempuan tersebut disekap dan tak bisa keluar dari gedung balai desa.

Penjelasan polisi

Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo Kompol Heri Setyo Susanto membenarkan aksi spontan warga yang menggembok pintu pagar balai desa setelah menanyakan proses PTSL yang lambat.

"Jadi pada pukul 20.00 WIB datang dua orang warga ke Balai Desa Sidokepung untuk menanyakan progres PTSL yang ada di desa yang dirasa lambat dalam pelaksanaannya," kata Heri dikonfirmasi, Kamis (25/5/2023).

Saat itu, panitia PTSL sudah berusaha menjelaskan tentang keterlambatan tersebut.

Namun, warga tidak puas dengan jawaban panitia dan meminta ketua panitia PTSL datang ke balai desa saat itu juga.

Warga kemudian bersepakat untuk menunggu di balai desa sampai ketua panitia PTSL dihadirkan di tengah-tengah warga.

"Kemudian, pada pukul 21.00 WIB, sekitar 10-15 warga lainnya datang ke balai desa. Mereka menuntut agar ketua panitia datang hingga akhirnya pukul 23.00 WIB dilakukan penggembokan pagar dan tidak memperbolehkan kepala desa dan panitia PTSL keluar dari Balai Desa Sidokepung," ujar dia.

Polisi turun tangan

Dia mengatakan, pihak kepolisian ikut turun tangan dan mengklarifikasi duduk persoalan.

Setelah mengumpulkan bahan keterangan dari warga, Heri menyampaikan bahwa tujuan warga datang ke balai desa memang untuk menanyakan kelanjutan proses PTSL tersebut.

"Mereka datang karena ingin tahu progresnya kelanjutannya. Sebab sampai saat ini belum ada jawaban dari panitia," kata dia.

Menurut penuturan warga, lanjut Heri, mereka telah menyelesaikan persyaratan yang diminta, yakni seperti fotokopi KTP, KK dan SPPT PBB.

"Jadi warga akhirnya berasumsi ada indikasi tidak adil. Ada yang dapat nomor urut 97 sesuai dengan kuitansi pembayaran pada pengisian tahap pertama, namun tidak dapat undangan. Dapatnya baru di tahap kedua," kata Heri.

Kemudian, warga juga menilai adanya kelambatan dalam proses PTSL.

Sementara itu, dari pihak panitia PTSL menjelaskan bahwa pengisian sudah 100 blanko pada 17 Mei 2023. Kemudian undangan tahap kedua digelar pada Rabu (24/5/2023) dan undangan tersebut sudah diberikan kepada warga.

"Kalau dari pihak panitia, warga yang memblokade balai desa rata-rata tidak bisa melengkapi berkasnya, karena masih ada sengketa di keluarganya," tutur dia.

Heri menambahkan, kegaduhan di balai desa itu berlangsung hingga Rabu (23/5/2023) pukul 02.30 WIB. Polsek setempat melakukan evakuasi hingga situasi benar-benar kondusif.

"Pada saat dilaksanakan evakuasi ada salah satu warga yang mengadang dengan cara mengambil kunci mobil Panther warna merah. Namun tidak lama kemudian petugas dapat mengambil kembali kunci tersebut dan menyerahkan kepada supir," kata Heri.

"Jadi selesai, bubarnya pada pukul 03.15 WIB, selanjutnya pengamanan balai desa dilaksanakan oleh unit patroli Polsek Buduran, selama kegiatan aman," tutur dia.