Petani Bondowoso Unjuk Rasa Meminta Pupuk Subsidi, Ancam Golput di Pemilu 2024

Mereka menuntut jatah pupuk subsidi.

Sebab, mereka tidak bisa masuk sebagai penerima pupuk subsidi karena mengelola lahan milik Perhutani dan PTPN XII dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Karena tidak mengelola tanah milik sendiri, para petani itu tidak bisa masuk ke e-RDKK sebagai syarat untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi.

“Kami mewakili petani Ijen meminta kuota pupuk untuk Kecamatan Ijen diadakan kembali,” kata kordinator aksi Yudi Purwanto pada Kompas.com via telepon, Senin.

Menurut dia, sejak tahun 2020, para petani tidak pernah mendapatkan jatah pupuk subsidi.

Dia mengaku para petani memang tidak membayar pajak karena mengelola tanah milik Perhutani dan PTPN XII.

Namun hal itu bukan menjadi alasan petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.

Mereka menilai, mereka juga warga Indonesia yang juga bekerja sebagai petani. Apalagi mereka menanam kopi, bawang, hingga jagung.

Untuk itu, pihaknya menuntut agar para petani juga mendapatkan jatah pupuk subsidi. Jika tidak, para petani mengancam akan golput saat Pemilu 2024.

Harapannya, nasib para petani itu diperhatikan.

“Golput agar kami juga diperhatikan, kalau kami dianggap rakyat Bondowoso, jangan dianaktirikan,” tutur dia.

Para petani di Kecamatan Ijen, kata dia, akan memilih Golput dalam setiap proses Pemilu, mulai dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada.

Tak hanya itu, para petani juga mengancam akan pindah ke Kabupaten Banyuwangi jika tidak diberi kuota pupuk subsidi.

“Jika tidak dipenuhi, kami juga akan demo lebih besar lagi,” tambah dia.

Para petani tersebut ditemui oleh Sekretaris Daerah Pemkab Bondowoso. Pihak Pemkab akan membahas masalah tersebut dengan Dinas terkait.