Wakil Ketua DPR Muhaimin Usul Dana Desa Naik Jadi Rp 5 Miliar

Hal itu diungkapkan Muhaimin dalam kegiatan Sosialisasi Desa Cerdas dari Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Universitas Islam Malang, Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu (21/5/2023).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu berharap, publik tidak terlalu mengkhawatirkan adanya penyelewengan.

Dia menilai, para kepala desa di Indonesia selama beberapa tahun belakangan telah baik dalam mengelola dana desa.

"Penyelewengan dan kesalahan sasaran yang dikhawatirkan tidak terbukti. Memang, pasti ada satu atau dua kesalahan penyelewengan tetapi secara umum sukses," kata Cak Imin.

Dia juga meminta para pejabat eksekutif dan legislatif di jajaran pemerintah pusat dapat mengabulkan peningkatan anggaran dana desa.

Hal itu juga sebagai strategi percepatan pembangunan melalui pemerintahan tingkat bawah.

Sebagai informasi, anggaran dana desa rata-rata saat ini rata-rata Rp 1 miliar tiap desa.

"Saya mengusulkan di 2024 ini, minimal naik lima kali lipat dana desa. Kami berani berkomitmen, bahwa Rp 5 miliar ini akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif," katanya.

Namun, Cak Imin berpesan dua hal, terkait upaya kenaikan dana desa tersebut. Pertama, kepala desa diminta konsisten dan istiqomah menjaga kepercayaan pimpinan dan rakyat untuk mengelola dana desa sebaik-baiknya.

Kedua, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam rencana kerja pembangunan desa harus dapat ditingkatkan.

Cak Imin optimistis bahwa peningkatan dana desa akan efisien berkorelasi dengan percepatan pembangunan nasional. Seperti halnya, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terjaga.

"Karena ini salah satu penopangnya, adalah desa. Dulu waktu pandemi, apa yang disebut bansos itu paling efektif adalah dana desa," katanya.

Kepala desa juga dinilai menjadi pihak yang betul-betul mengetahui kondisi masyarakat. Sehingga, diharapkan data sosial kemasyarakatan dapat valid didapatkan.

"Kepala desa tahu persis warganya yang miskin dan tahu persis yang butuh hari ini dan tahu persis mana yang bisa ditunda. Karena itu, data nasional hendaknya berdasarkan data yang ada di kepala desa. Bukan berdasarkan data-data di kementerian, karena saya tidak percaya dengan data di kementerian," katanya.