Jelang Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Ingatkan Adab Berpolitik

MALANG, KOMPAS.com - Salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yakni Muhammadiyah memiliki pengikut puluhan juta kader.

Kondisi tersebut dapat menjadi sasaran empuk bagi para pelaku politik praktis untuk mendulang suara saat Pemilu 2024.

Salah satu Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas mengatakan, bukan menjadi masalah bila adanya kader Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk aktualisasi dalam berdemokrasi.

"Jadi aktivis dari manapun juga termasuk dari Muhammadiyah juga, termasuk dari kampus, itu ketika sudah mengambil satu keputusan untuk berkhidmat di bidang politik praktis, itu sebetulnya kami memaknai itu suatu bentuk aktualisasi komitmen berdemokrasi," kata Busyro Muqoddas pada Rabu (17/5/2023) saat ditemui di Kota Malang, Jawa Timur.

Dia hanya mengingatkan, pentingnya adab ketika berpolitik praktis. Namun, diharapkan pemerintah memberikan jaminan kebebasan berpolitik bagi masyarakat.

"Termasuk dari Muhammadiyah ketika mengambil keputusan untuk berkhidmat di bidang politik praktis tapi tidak diberi infrastruktur dan suprastruktur berupa UU yang menjamin kebebasan politik yang beradab," katanya.

Mantan Wakil Ketua dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpandangan, saat ini telah terjadi degradasi moral dalam berpolitik di Indonesia.

Kondisi itu sangat disayangkan karena menunjukkan adanya kelunturan etika berdemokrasi.

"Apakah orang-orang yang ingin menjaga marwah dalam rangka komitmen menjaga demokrasi dan berkebangsaan itu tidak mengalami proses-proses peluruhan atau degradasi atau demoralisasi ketika UU berkaitan dengan politik, UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada, produknya seperti politik praktis sekarang ini," katanya.

"Muhammadiyah orientasinya kepada rakyat dalam konteks negara, kita pikirkan negara, kita prihatinkan negara, tapi kita juga memberikan solusi bagaimana negara ini dikelola semakin berbasis etika keilmuan, etika demokrasi, dan kejujuran secara kelembagaan," tambahnya.

Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama perguruan tinggi organisasi tersebut juga tengah melakukan konsolidasi antar-para tokoh.

Kegiatan itu membahas soal politik, kebangsaan dan kebijakan publik yang hasilnya akan dibawa ke rapat kerja nasional.

"Hasilnya nanti setelah lima regional meeting ini kami akan melakukan rakernas. Rakernas ini untuk memotret situasi terkait dengan politik, ekonomi, demokrasi di semua sektor di seluruh Indonesia dan nanti hasilnya akan kami sampaikan, terutama kepada lembaga negara sebagai komitmen kami, yang kedua kepada unsur-unsur masyarakat sipil lainnya karena jangan sampai dilupakan," katanya.