Pemkot Surabaya Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk UMKM

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Surabaya fokus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor UMKM dan PDN tercatat sebagai yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia.

Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMKM per 25 November 2022 telah mencapai Rp 1,2 triliun. Sedangkan belanja untuk PDN tembus di angka Rp 1,7 triliun.

Pada tahun ini, APBD Kota Surabaya yang dialokasikan untuk UMKM sebesar Rp 3 triliun.

Eri berharap, dengan cara ini, angka kemiskinan di Kota Surabaya akan semakin berkurang.

"Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia, InsyaAllah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen," ujar Eri.

Eri memastikan, UMKM di Kota Surabaya semakin berkembang pesat. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Pemkot Surabaya dalam memberikan perhatian, pendampingan, hingga perlindungan aset atau karya produk UMKM dari pembajakan pihak yang tidak berwenang.

Menurutnya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan produk UMKM Kota Pahlawan.

Apalagi, dirinya telah memberi contoh dengan selalu mengenakan berbagai produk UMKM selama bertugas.

"Alhamdulillah UMKM sekarang menciptakan berbagai inovasi yang berkembang. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa," kata Eri.

Eri pun telah menggandeng desainer untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi dari produk para pelaku UMKM. Langkah tersebut telah terealisasi, yakni menggandeng 14 desainer UMKM Surabaya yang berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya.

"Maka saya minta ajak desainer, nanti yang membayar adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa desain produk (Despro). Sehingga UMKM itu belajar, karena tidak bisa UMKM akan naik kelas kalau tidak melalui proses (belajar) ini," ujar dia.

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya akan terus berkomitmen untuk selalu mendampingi para UMKM agar bisa menembus pasar internasional.

"Kalau soal omset belum bergerak masif, ya tugas kita menaikkan produktivitas dengan melakukan pendampingan, tidak hanya teori," kata Eri.

Produk UMKM Kota Surabaya, lanjut Eri, harus dipakai dan dirasakan. Sehingga, kalau penggunanya merasa nyaman, maka yang lain pasti merasa nyaman.

"Alhamdulillah itu yang saya minta ke teman-teman pemkot, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia," ucap dia.

"Karena ini soal keberpihakan ekonomi terhadap rakyat. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, sesuai arahan Presiden Joko Widodo," tutur dia.