Angkutan "Feeder" Wira-Wiri Suroboyo Diresmikan, ASN Wajib Naik Transportasi Umum

Eri Cahyadi menjelaskan, angkutan feeder itu akan mulai beroperasi pada Jumat (3/3/2023).

Menurutnya, layanan angkutan feeder akan digratiskan selama satu pekan.

"Nanti kita akan sosialisasikan tanpa biaya selama seminggu, sambil kita melihat berapa orang dari satu titik ke titik lain. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana animonya di wilayah itu," kata Eri di Surabaya, Kamis (2/3/2023).

Ia memastikan, meskipun penumpang angkutan feeder berpindah ke layanan Suroboyo Bus maupun Bus Trans Semanggi, penumpang tidak perlu melakukan pembayaran ulang.

"Kalau pindah Surabaya bus enggak karena gandeng. Tapi kalau sudah pindah fitur lainnya bayar. Saya minta kepada Kadishub untuk connecting-nya seperti apa. Jadi kalau dia naik feeder pindah Suroboyo Bus sampai ke tempat tujuan itu tidak membayar," ucap Eri.

Eri melanjutkan, saat ini Pemkot Surabaya tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengoneksikan angkutan feeder dengan kota penunjang Surabaya, seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Pasalnya, setiap pagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo dan Gresik kebanyakan bekerja dan melakukan aktivitasnya di Kota Surabaya.

Di sisi lain, ketika sore hari aktivitas dan kemacetan lalu lintas terlihat di perbatasan atau arah keluar Kota Surabaya.

"Sehingga ini akan kita coba koneksikan, baik feeder maupun Bus Surabaya. Harapannya bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kemacetan di Kota Surabaya," ujar Eri.

Layani 5 rute perjalanan

Angkutan feeder Wira Wiri Suroboyo tersedia di lima rute layanan perjalanan dan rencananya akan ditambah dua rute perjalanan lagi.

Adapun lima rute perjalanan itu, yakni Terminal Benowo – Tunjungan; Puspa Raya – HR Muhammad; SWK Penjaringan Sari – Gunung Anyar; PNR Mayjend Sungkono – Embong Wungu; dan Terminal Intermoda Joyoboyo – Terminal Bratang – Kedung Asem.

Medote pembayaran angkutan feeder ini menggunakan sistem pembayaran nontunai atau cashless, yakni melalui kartu elektronik maupun Qris.

"Feeder yang ada di 5 rute ini sudah lama dibahas (Pemkot dan DPRD). Alhamdulilah akhirnya hari ini bisa terwujud. Nanti Insya Allah akan bertambah jadi 7 rute," ujar Eri.

Terkait rencana penambahan dua rute perjalanan angkutan feeder, Eri mengaku hal tersebutasih dikaji oleh jajaran Dishub Surabaya bersama Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya.

"Maka dari itu, kami menghimbau kepada seluruh warga Surabaya, ayo menggunakan transportasi umum, Insya Allah ini akan mengurangi kecelakaan dan kemacetan karena semakin padatnya kendaraan di Kota Surabaya," ucap Eri.

Dengan adanya moda transportasi baru di Kota Surabaya, Eri mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Jumat.

Ia membebaskan ASN untuk memilih jenis moda transportasi umum yang disediakan, seperti feeder Wira Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, atau Trans Semanggi Suroboyo.

Kebijakan ASN menggunakan transportasi umum itu mulai berlaku pada pekan depan, yakni 10 Maret 2023.

"Mulai minggu depan ASN ini akan memberikan contoh, kalau kita sudah punya transportasi umum baik itu feeder maupun bus," kata Eri.

Kartu ASN yang dimiliki para pegawainya juga bisa digunakan untuk tapping atau melakukan transaksi pembayaran di moda transportasi umum yang dipilih.

"Nanti dari kartunya ASN itu akan nge-tap masuk di titik mana, naik di situ. Ini juga termasuk Wali Kota, tidak boleh kalau naik motor, terus kemudian parkir tempat lain," kata dia.

Berdayakan sopir angkot

Eri menambahkan, selain untuk mengurangi kemacetan di jalan raya, pengoperasian feeder Wira Wiri Suroboyo dilakukan untuk memberdayakan para sopir angkot di Kota Surabaya.

Setidaknya ada 320 orang yang merupakan sopir angkot di Surabaya direkrut untuk menjadi sopir angkot maupun helper Wira Wiri Suroboyo.

Harapannya, para sopir angkot tersebut bisa mendapatkan penghasilan yang pasti. Sehingga kebutuhan untuk keluarganya juga bisa tercukupi.

"Sopir angkot dan helper ini termasuk juga dari warga Surabaya. Jadi apapun yang kita sepakati dengan DPRD, apapun kegiatan pemerintah yang menggunakan APBD harus bisa menarik dan mengurangi kemiskinan di Kota Surabaya," tutur Eri.