Khawatir Datanya Dicuri, Warga di Sumenep Tak Mau Berikan KTP hingga Tolak Petugas Pantarlih

Sejumlah warga di Sumenep sempat menolak kedatangan petugas karena khawatir data pribadi mereka dicuri.

Warga merasa keberatan ketika Pantarlih meminta KTP dan KK.

"Beberapa warga memang menolak dengan alasan khawatir data mereka dicuri," kata Syamsul Arifin, petugas Pantarlih di Desa Pakamban Laok Pragaan Sumenep, Senin (20/2/2023).

Syamsul menduga, penolakan yang dilakukan warga didasari kesalahpahaman mereka terkait dengan pencocokan dan penelitian.

Padahal, coklit dilakukan hanya untuk pencocokan bukan pengambilan data.

Meski sempat ada penolakan, kegiatan Coklit di Desa Pakamban Laok tetap berjalan lancar. Warga yang sempat menolak akhirnya mengerti.

"Setelah diberikan edukasi, akhirnya mau," katanya.

Terpisah, Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi mengaku sudah mendapatkan informasi terkait kesalahpahaman yang berujung penolakan warga terhadap petugas Pantarlih.

Rafiqi menduga kesalahpahaman warga berawal dari beredarnya pesan berantai melalui platform WhatsApp agar warga tidak memberikan data pribadi kependudukan sesuai Permendagri Nomor 102 Tahun 2019.

"Ada salah pemahaman di masyarakat ketika didatangi Pantarlih dan diminta menunjukkan KK dan KTP. Padahal petugas ini hanya mau mencocokkan data warga sebagai pemilih,’ kata Rafiqi.

Petugas Pantarlih mulai menjalankan coklit sejak 12 Februari dan berlangsung hingga 14 Maret 2023 mendatang.

Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2022, coklit dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga secara langsung.

Ia meminta petugas Pantarlih aktif memberikan edukasi bahwa mereka ingin warga tidak kehilangan hak pilihnya dengan memastikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

"Kita sudah sosialisasikan melalui media dan juga kawan-kawan PPS dan Pantarlih agar msyarakat tidak perlu ragu," pungkasnya.