Soal Pembatasan Alokasi Pupuk Bersubsidi, DPRD Kota Batu Sarankan Pemkot Surati Kementan

Berdasarkan aturan yang diterbitkan pemerintah, pupuk bersubsidi dialokasikan kepada petani yang menanam sembilan komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Sebelum aturan itu terbit, pupuk bersubsidi dialokasikan kepada petani yang menanam 70 komoditas.

Hal ini menjadi masalah karena rata-rata para petani di Kota Batu menanam apel, jeruk, dan sayuran. Komoditas itu tak sesuai dengan pengalokasian pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurochman menyarankan Pemkot Batu bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi dari persoalan yang ada.

Menurutnya, kebijakan pemerintah soal alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kondisi pertanian di daerah. Nurochman menyebut, APBD Kota Batu tidak mampu memberikan bantuan sosial kepada para petani 

"Kebijakan pemerintah pusat tidak melihat kondisi yang ada di daerah, sedangkan di Kota Batu komoditasnya seperti apel, jeruk, sayuran, ini tidak sesuai, saran saya ke Pj Wali Kota Batu mengusulkan ke Pemerintah Pusat, bersurat ke Kementan ditembuskan ke Presiden untuk ada kebijakan khusus, itu harus by data, kami siap mengawal, kalau ditanggung daerah berat," kata Nurochman pada Selasa (14/2/2023).

Nurochman menambahkan, pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya Pemkot Batu merevitalisasi keberlanjutan petani apel.

Dulu, Kota Batu terkenal dengan pertanian apelnya. Kondisi itu kini berbeda karena pertanian apel akan dinilai bakal punah jika tidak ada upaya penanganan serius dari Pemkot Batu.

"Kita berharap ada perlakuan khusus ke Kota Batu, karena apel ini ikonnya Kota Batu, jadikan apel ini sebagai masalah nasional, sehingga akan terbit kebijakan nasional, sehingga harapannya ada subsidi pupuknya sesuai dengan lahan apel yang ada," katanya.

Nurochman menyebut, pembatasan alokasi pupuk bersubsidi tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di daerah.

"Jadi sembilan komoditas itu disesuaikan dengan yang ada di daerah, kalau di Batu misal jeruk, apel, sayur, ya itu yang diberikan, jangan disamaratakan secara nasional, enggak sesuai," katanya.

Ia khawatir, daya beli petani menjadi rendah jika tak ada solusi terkait masalah pupuk bersubsidi ini. Pendapatan petani dari akan berkurang karena beban operasional meningkat.

"Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai," katanya.