18,7 Persen Warga Sumenep Miskin, DPRD: Persoalan Ini Jangan Dianggap Sederhana

Angka itu setara 18,76 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Sumenep.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Darul Hasyim Fath meminta agar pemerintah Kabupaten Sumenep serius menyikapi masalah kemiskinan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta Pemkab tak memandang kemiskinan sebagai persoalan sederhana.

"Persoalan kemiskinan ini jangan dianggap sederhana. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menekan agar angka kemiskinan bisa teratasi,” kata Darul saat dihubungi, Senin (6/2/2023).

Darul menjelaskan, angka kemiskinan memiliki kohesi dengan kompleksitas persoalan dalam kehidupan warga. Dengan demikian, Pemkab Sumenep harus melakukan proteksi jika ada keluarga yang diterpa kemiskinan.

Salah satunya dengan cara mencari tahu apa penyebab dari terjadinya kemiskinan di tingkat keluarga. Akar dari persoalan itu, bisa dijadikan dasar untuk mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, lanjut Darul, Pemkab Sumenep juga perlu melakukan langkah nyata lainnya guna memastikan masyarakat Sumenep bisa segera bisa keluar dari garis kemiskinan.

“Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah perlu mendorong meningkatkan kualitas pendidikan, dukungan atas pertumbuhan ekonomi mikro hingga industri kecil di pedesaan,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, sejak 2018 angka kemiskinan di Kota Keris cenderung fluktuatif, dalam lima tahun terakhir ada peningkatan dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Tercatat, pada 2018, jumlah penduduk miskin di Sumenep mencapai 218,060 ribu jiwa, tahun 2019 turun menjadi 211,088 ribu jiwa, 2020 meningkat sebanyak 220,023 ribu jiwa dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 224,073 ribu jiwa.

Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Sumenep turun menjadi 206,020 jiwa, jumlah ini menurun sekitar 18.000 jiwa dibandingkan 2021.