Wali Kota Surabaya: Ada Warga Berikan Bukti ASN Minta Uang untuk Rekrutmen Tenaga Kontrak

Aksi pungli itu terkait penerimaan tenaga non-ASN atau kontrak. Warga yang melaporkan pungli itu memperlihatkan tangkapan layar percakapan pesan singkat dengan ASN tersebut kepada Eri.

Eri memastikan oknum ASN tersebut terancam mendapat sanksi paling berat. Eri pun tak segan melaporkan kasus itu kepada penegak hukum.

Berdasarkan laporan yang diterima Eri, ASN itu meminta uang hingga Rp 15 juta untuk warga yang ingin diloloskan menjadi tenaga kontrak. Menurut Eri, jumlah korban terkait kasus itu sejauh ini sebanyak tiga orang.

Eri yang geram dengan laporan itu menumpahkan amarah saat apel pengarahan kepada pegawai, lurah, dan camat, di Balai Kota Surabaya, Senin (30/1/2023).

Eri juga memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Inspektorat, dan jajaran asisten membahas laporan pungli itu.

"Pemkot hadir memberi penyelesaian masalah bukan meminta uang. Minggu kemarin, ada warga melapor ke saya, dia hadir sendiri ke ruangan saya dan memberikan bukti bahwa ada ASN yang meminta uang untuk (rekrutmen) Tenaga Kontrak," kata Eri usai Apel Pengarahan, Senin.

Eri mengingatkan ASN tak main-main saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pahlawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas Pemkot Surabaya. 

Eri tak habis pikir dengan perbuatan ASN yang melakukan pungli itu. Menurutnya, salah satu warga sudah memberikan uang kepada ASN tersebut.

"Lah kok ada oknum ASN meminta (uang) ketika (ada yang ingin) masuk tenaga kontrak. Kalau yang baru saja memberikan bukti pungli ke saya ini (uangnya) belum dikembalikan," ujar Eri.

"Yang melakukan pungli namanya kita tutup dulu, sambil kita jalan, tapi saya akan masukkan pidananya, baru diumumkan. Sehingga mereka tahu bahwa kelakuannya tidak benar. Dia satu orang tapi membohongi orang banyak," ucap Eri.

Eri mengaku tak mau membuat gaduh di Kota Surabaya.

"Mereka (ASN) akan tahu seperti apa saat pidana berjalan. Maka masyarakat dan seluruh jajaran ASN akan mengerti kalau (pungli) sanksinya seperti ini. Percuma kalau ramai (viral) tapi tidak ada sanksinya. Hormati masyarakat, dan jangan mengulangi seperti ini, kita tunjukkan ketegasan kita," kata Eri.

Menurut Eri, Pemkot Surabaya telah menerima 100 lebih laporan tindakan pungli. Hanya saja, laporan melalui hotline atau Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Integritas Pemerintah Kota Surabaya 0811-311-5777 itu, tidak disertai bukti.

"Maka, ini bisa jadi bukti laporan atau bisa jadi fitnah. Saya tidak mau menjalankan semua yang penuh dengan fitnah, tapi ketika sudah ada buktinya dan dia merugikan orang banyak, maka bukti itulah yang akan saya buat laporan pidananya. Ada yang akan saya laporkan sendiri nanti," ujar dia.

Eri menegaskan, masyarakat Kota Surabaya yang ragu melaporkan aksi atau tindakan pungli kepada lurah hingga camat, dipersilakan datang ke Balai Kota.

"Kalau tidak percaya dengan camat, lurah atau Kepala PD, bisa langsung bertemu dengan saya sambil membawa bukti pungli. Sehingga saya tahu betul permasalahannya. Maka warga Surabaya jangan takut, segera laporkan jika mengetahui tindakan pungli tersebut," tutur Eri.