Kejaksaan Geledah Rumah Staf Kemenag Nganjuk yang Diduga Potong Dana BOP

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Nophy Tennophero Suoth mengatakan, penggeledahan di kediaman MS berlangsung kurang lebih tiga jam, dari pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.

“Penggeledahan berakhir sekitar jam 18.00,” kata Nophy saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (10/1/2023).

Adapun penggeledahan ini, lanjut Nophy, berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk Nomor: 3/PenPid.B-GLD/2023/ PN Njk tertanggal 9 Januari 2023 tentang Izin Penggeledahan.

Sementara tim jaksa penyidik yang melakukan penggeledahan sebelumnya ditunjuk berdasarkan surat perintah Kajari Nganjuk Nomor: PRINT-01/ M.5.31/Fd.1/01/2023 tertanggal 9 Januari 2023.

Sita Flashdisk, Ponsel, dan Laptop

Dalam penggeledahan itu, jaksa penyidik Kejari Nganjuk menyita sejumlah barang bukti dari kediaman MS di Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

Di antara barang bukti yang diamankan yakni alat-alat elektronik dan dokumen lainnya milik tersangka MS.

“Yang berhasil diamankan laptop, HP, dan beberapa flashdisk,” ungkap Nophy.

Menurut Nophy, barang-barang yang disita akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) pada masa pandemi Covid-19.

Dalam tindak rasuh itu, tersangka MS diduga memotong pencairan dana BOP dari beberapa pondok pesantren di Kota Bayu, nama lain Kabupaten Nganjuk.

“Berdasarkan fakta sementara, diperoleh dari hasil penyidikan bahwa tersangka telah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, dan telah merugikan keuangan negara setidak-tidaknya total sekitar Rp 700 juta,” tutur Nophy.

Atas perbuatannya, tersangka MS kini telah ditahan pihak Kejaksaan.

Tak hanya itu, jaksa penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Kemenag Nganjuk, beberapa pengurus pondok pesantren dan TPQ, serta beberapa saksi lainnya.

Adapun dalam perkara ini tersangka MS disebut melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2019 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.