734 dari 1.082 Titik Pelintasan KA di Jatim Tak Berpalang Pintu

Kapolda Jatim Irjen Toni Hermanto mengatakan, pelintasan KA tanpa palang pintu ini menjadikan risiko kecelakaan kian tinggi.

Merujuk pada data yang sama, Toni mengatakan, pada 2022 ada 175 kasus kecelakaan di pelintasan kereta api dan menyebabkan 105 meninggal.

Toni pun menegaskan bahwa jumlah kasus kecelakaan pelintasan KA pada 2022 meningkat 21,5 persen dibanding 2021 yang tercatat ada 144 kasus.

"Sementara untuk jumlah kematiannya meningkat tajam, sebesar 89,6 persen dibanding 2021 yang tercatat sebanyak 77 orang meninggal dunia," kata Toni di Surabaya, Rabu (4/1/2023).

Menurut Toni, kecelakaan lalu lintas di pelintasan kereta api di sebab dua faktor, yaitu kelalaian petugas penjaga palang pintu, atau bisa juga karena pengendara yang lalai saat melintasinya.

Lebih jauh, Toni menyebutkan bahwa pelintasan KA tak berpalang pintu menjadi penyebab kematian ketiga di Jatim setelah penyakit Jantung dan ISPA.

"Jumlah ini bisa terus meningkat jika tidak segera dicegah karena pelintasan kereta api tak berpalang pintu bisa menjadi mesin pembunuh ketiga setelah penyakit jantung dan ISPA," tandas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov Jatim Nyono memastikan sebanyak 734 pelintasan sebidang kereta api yang belum berpalang pintu seluruhnya berada di wilayah jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota maupun desa.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait hal ini.

"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar mengupayakan pendirian palang pintu. Meski biayanya sangat mahal, ini demi keselamatan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan kereta api," kata Nyono, dikutip dari Antara, Jumat (6/1/2023).

Ia mengaku sudah meminta agar pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk membangun palang pintu. Menurut taksiran Dishub Jatim, pemasangan satu palang pintu sedikitnya membutuhkan biaya sekitar Rp 300 juta.

"Untuk penjagaannya kan bisa dari program tanggung jawab sosial atau CSR dari perusahaan-perusahaan di sekitar situ. Saya yakin pemerintah daerah punya kapasitas untuk itu," ujar dia.