Butuh Rp 73 Miliar, KPU Lumajang dan Pemkab Belum Sepakati Anggaran Pilkada 2024

Pada Pemilu 2024, masyarakat tak hanya memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Masyarakat juga memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati. 

Ketua KPU Kabupaten Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, kebutuhan penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pilkada) 2024 dirancang sebesar Rp 73 miliar.

Anggaran itu akan dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu seperti Honorarium PPK dan PPS, pendirian tenda TPS, pengadaan surat suara, formulir, dan lain sebagainya.

"Pembahasan terakhir itu bareng dengan tim kecil pemda. Sebetulnya kami menunggu ada respons positif karena selain pemilu legislatif dan pilpres, pemilukada kan juga masuk di 2023. Karena petunjuk teknisnya belum ada, pengajuan anggarannya masih pakai aturan KPU yang lama," kata Yuyun di Lumajang, Kamis (5/1/2023).

Yuyun mengatakan, proses pengajuan anggaran sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum ada kesepakatan yang terjadi antara keduanya.

Yuyun menjelaskan, anggaran yang diusulkan merupakan hasil perencanaan saat kondisi Covid-19 dan telah disesuaikan dengan sharing anggaran dari KPU Jawa Timur.

Informasinya, dari total Rp 73 miliar yang dibutuhkan KPU, Pemkab Lumajang baru menyediakan anggaran sebesar Rp 35 miliar.

"Kebutuhan KPU dihitung saat Covid-19 Rp 73 miliar, kalau kondisi sekarang dicabut PPKM apa ada penurunan nanti kita cek lagi. Yang pasti sesuai aturan. Ini juga dibuat sharing dengan KPU Jatim karena penyelenggaran pilkada bareng sama gubernur, jadi nanti dibuat sharing," jelasnya.

Pemkab Lumajang masih mengkaji dan akan mencocokkan kebutuhan dengan kemampuan Pemkab Lumajang.

"Pilkada sedang kita perhitungkan sama-sama kita cocokkan kebutuhan karena yang pilkada itu dari APBD. Kita sudah saving anggaran melalui dana cadangan di APBD bertahap dari 2020 sampai sekarang. Nanti akan ada finalisasi soal berapa kebutuhan yang diperlukan dan dibahas antara KPU dan Pemkab," terang Thoriq.

Thoriq berjanji, finalisasi anggaran KPU selesai pada pertengahan 2023.

"Ada pengajuan dari kpu, tapi itu belum final nanti kita cross check mana yang tidak harus ada anggaran dan mana yang perlu anggaran. Misalnya apakah honor itu disesuaikan dengan standar minimum atau maksimum itu nanti akan dibahas. Harusnya pertengahan tahun ini selesai," pungkasnya.