Khofifah Minta Realisasi APBD 2023 Dipercepat supaya Segera Dirasakan Masyarakat

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dipercepat. Percepatan realisasi APBD ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat bisa segera terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

"Kami sudah harus tancap gas untuk bisa menjalankan tugas-tugas, menjalankan program dan menjalankan berbagai visi-misi kita yang ada dalam APBD 2023," kata Khofifah saat memberi sambutan pada apel awal tahun di halaman Kantor Gubernur Jatim, Kota Surabaya, Jatim, Senin (2/1/2023) seperti dikutip Antara.

Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur untuk tahun anggaran 2022.

Terkait dengan SPM, Khofifah meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jatim tertanggal 28 Desember 2022.

Adapun untuk LPPD, Khofifah meminta jajarannya supaya menyediakan data dukung yang valid dan dikerjakan tepat waktu.

"Saya berharap capaian kinerja LPPD tahun 2022 ini bisa meningkat dari tahun 2021," ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD, LKPJ dan ringkasan LPPD. Laporan ini untuk mengetahui dampak program yang dijalankan pemerintah.

"Untuk itu, berbagai indikator ini yang nantinya akan direvisi oleh Kemenpan RB bahwa tahun ini reformasi birokrasi juga akan dilihat dari outcome-nya. Maka, saya meminta kita semua melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan LKPJ, Khofifah menyebut capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,41 persen. Angka itu meningkat 3,42 persen dari tahun 2020 sebesar 91,99 persen.

Khofifah juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim mendapat peringkat satu kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2021 dengan skor 99,36 persen berdasarkan hasil pelaksanaan SPM, LPPD dan LKPJ Provinsi Jatim 2021.

Khofifah berpesan kepada para ASN untuk menjaga soliditas dalam menjalankan tugas.