PPKM Dicabut, Wali Kota Surabaya Tetap Aktifkan Satgas Covid-19

Kebijakan PPKM itu dicabut Presiden Joko Widodo pada Jumat (30/12/2022). Hal itu merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Edemi.

"(Hasil) rapat ini PPKM ditiadakan, tapi tetap ada catatan. Pertama, bagaimana Satgas Covid-19 tetap ada untuk mencegah lonjakan Covid-19. Kedua, disampaikan pada pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup. Kalau ada orang yang merasa (bergejala) sakit (Covid-19), maka dilakukan isolasi secara mandiri," kata Eri di Surabaya, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta masyarakat Kota Surabaya dalam membatasi pergerakan virus Covid-19. Sebab, kenaikan kasus Covid-19 berpotensi terjadi jika virus tersebut bermutasi.

Ia pun mengingatkan masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah laju Covid-19.

"Disampaikan pak Menkes (Budi Gunadi) juga, Covid-19 ini bukan karena tahun baru atau lebaran, tetapi karena setiap varian baru mereka ada lonjakan," ujar Eri.

"Insya Allah sampai dengan Agustus kita akan melakukan itu sambil melihat pergerakan-pergerakan. Kalau nanti sampai Agustus itu tidak ada lonjakan, maka dilakukanlah endemi," terang Eri.

Eri menjelaskan, kasus Covid-19 di Surabaya sudah mulai menurun. Meski begitu, Pemkot Surabaya tetap menggencarkan vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Camat dan Lurah diminta mendeteksi warga yang belum melakukan vaksin booster berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

"Alhamdulilah landai, kalau turunnya (Covid-19) cepat, dia sembuhnya cepat, berarti tinggi imunnya. Sehingga salah satu faktor untuk melakukan pencegahan ini adalah imun (vaksinasi) booster," kata Eri.

"Kita terapkan di masing-masing kecamatan dan kelurahan untuk melihat data Dinkes, siapa warganya yang belum vaksin booster cukup di balai RW, itu yang kita lakukan. Semoga kita bisa segera menuju ke endemi," tutur Eri.

Setelah adanya pencabutan PPKM, Pemkot Surabaya segera menindaklanjuti arahan itu dengan mempercepat lajut ekonomi. Pemkot Surabaya akan melibatkan masyarakat.

Eri mengatakan, Surabaya berhasil meningkatkan lajut ekonomi menjadi 7,17 persen saat menerapkan PPKM pada 2022.

Pemkot Surabaya akan mengumpulkan perangkat RT dan RW untuk memparkan strategi mempercepat ekonomi masyarakat.

"Sebenarnya (saat) PPKM kita sudah bisa melakukan (peningkatan laju ekonomi) sampai dengan 7,17 persen. Selanjutnya, kita akan memanggil mengumpulkan semua RT/RW bergantian per kelurahan," kata Eri.

"Kita akan sampaikan strategi dan paparan kita, karena pembangunan, penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran itu juga bergantung peran serta masyarakat," tutur Eri.