Buruh Jatim Desak Gubernur Khofifah Revisi UMK 2023, Ancam Mogok Kerja dan Turun ke Jalan

Mereka mendesak Khofifah merevisi keputusan tersebut. Para buruh mengancam akan mogok kerja dan melakukan aksi turun ke jalan.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jazuli menyebutkan, ada sekitar 9 daerah yang kenaikannya lebih rendah dari usulan kepala daerah.

Di antaranya, Kota Surabaya yang oleh wali kota diusulkan naik 7,23 persen, tapi dalam SK gubernur hanya naik 3,43 persen, hingga Kabupaten Malang rekomendasi naik 7,33 persen, namun kenaikan 6,52 persen.

Dari sembilan kabupaten/kota tersebut, lanjut Jazuli, juga terdapat tujuh kenaikan UMK-nya di bawah inflasi (6,80 persen), yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

"Ditetapkannya kenaikan UMK tahun 2023 di bawah nilai inflasi membuat kehidupan buruh akan semakin sulit," terangnya.

Dia menilai, Gubernur hanya berpihak kepada kaum pemodal untuk menggaet investor dengan mengeksploitasi keringat buruh melalui kebijakan upah murah.

"Kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10-13 persen," tegasnya.

Dia mengaku juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2023 ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa Rabu (7/12/2022) malam.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.

Berikut besaran UMK di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur:

1. Kota Surabaya Rp 4.525.479,19

2. Kabupaten Gresik Rp 4.522.030,51

3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.518.581,85

4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.515.133,19

5. Kabupaten Mojokerto Rp 4.504.787,17

6. Kabupaten Malang Rp 3.268.275,36

7. Kota Malang Rp 3.194.143,98

8. Kota Pasuruan Rp 3.038.837,64

9. Kota Batu Rp 3.030.367,09

10. Kabupaten Jombang Rp 2.854.095,88

11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.753.265,95

12. Kabupaten Tuban Rp 2.739.224,88

13. Kota Mojokerto Rp 2.710.452,36

14. Kabupaten Lamongan Rp 2.701.977,27

15. Kota Probolinggo Rp 2.576.240,63

16. Kabupaten Jember Rp 2.555.662,91

17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.528.899,12

18. Kota Kediri Rp 2.318.116,63

19. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.279.568,07

20. Kabupaten Kediri Rp 2.243.422,93

21. Kota Blitar Rp 2.239.024,44

22. Kabupaten Tulungagung Rp 2.229.358,67

23. Kabupaten Blitar Rp 2.215.071,18

24. Kabupaten Lumajang Rp 2.200.607,20

25. Kota Madiun Rp 2.190.216,37

26. Kabupaten Sumenep Rp 2.176.819,94

27. Kabupaten Nganjuk Rp 2.167.007,05

28. Kabupaten Ngawi Rp 2.158.844,59

29. Kabupaten Pacitan Rp 2.157.270,25

30. Kabupaten Bondowoso Rp 2.154.504,13

31. Kabupaten Madiun Rp 2.154.251,34

32. Kabupaten Magetan Rp 2.153.062,37

33. Kabupaten Bangkalan Rp 2.152.450,83

34. Kabupaten Ponorogo Rp 2.149.709,45

35. Kabupaten Trenggalek Rp 2.139.426,01

36. Kabupaten Situbondo Rp 2.137.025,85

37. Kabupaten Pamekasan Rp 2.133.655,03

38. Kabupaten Sampang Rp 2.114.335,27.