Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Jokowi: Agar Kita Saling Kenal...

Dalam sambutanya Jokowi menegaskan AMN dibangun agar bangsa Indonesia bisa saling mengenal.

Jokowi menceritakan, usulan dibentuknya Asrama Mahasiswa Nusantara datang dari 61 tokoh Papua yang hadir di Istana Negara pada 2019 lalu.

"Mereka melaporkan banyaknya peristiwa gesekan antar-mahasiswa," kata Jokowi.

Menurut Presiden, selama ini, di kota-kota pendidikan hampir semua provinsi punya asrama mahasiswa masing-masing dan itu membuat mahasiswa tidak saling mengenal.

Sehingga perlu dibangun satu asrama untuk semua sehingga mahasiswa saling mengenal.

"Yang dari Papua kenal dengan yang dari Jawa, yang dari Jawa kenal yang dari Kalimantan. Ini untuk kita saling mengenal. Kita ini bangsa besar," terang Jokowi.

Menurutnya perbedaan dan keragaman Indonesia merupakan kekuatan dan jangan diartikan sebagai kelemahan.

"Kalau kelemahan artinya bisa diadu domba, tapi jika dapat rukun dan bersatu maka akan menjadi kekuatan," tegasnya.

Jokowi menyebutkan, Indonesia memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Masing-masing suku memiliki sub suku. Dari empat Suku Dayak saja, satu suku memiliki 406 sub suku.

Karena keyakinan dan pertimbangan itu, Jokowi langsung menyetujui saat ada usulan pembangunan asrama mahasiswa nusantara di kota-kota besar yang merupakan pusat pendidikan.

"Ini agar kita saling mengenal, mahasiswa dari berbagai daerah saling mengenal karena kita ini bangsa dan negara yang besar," ucap Jokowi.

Dalam acara tersebut, secara virtual Jokowi juga mencanangkan pembangunan AMN di Makasaar dan Manado.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan, selain di Surabaya, Makassar dan Manado, AMN rencananya juga akan dibangun di DKI Jakarta, Bantul DIY dan Malang Jawa Timur.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, AMN dibangun sebagai rumah kebhinekaan, rumah bersama nusantara bagi mahasiswa yang menitikberatkan pada nilai pancasila dan bhineka tunggal ika," kata Budi.

AMN adalah upaya kolaboratif dan di bawah tanggung jawab kementerian dan lembaga, yakni BIN, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Agama dan Kementerian KKP, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah.