Masalah Pencairan Bansos di Desa Jaddung Sumenep, Dinsos dan PT Pos Turun Tangan

Keluarga penerima manfaat (KPM) sempat tak menerima undangan pencairan meski terdaftar sebagai penerima bansos di halaman resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Kepala Dinas Sosial Sumenep Achmad Zulkarnaen akan turun ke Desa Jaddung untuk mengurai masalah pencairan bansos tersebut. Dinsos akan menggandeng pihak Pos Sumenep untuk mengurai masalah yang ada.

"Memang dinas sosial itu memotori dan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada, walaupun kan data (bansos) itu langsung dari Kemensos langsung ke Kantor Pos, tetapi kami tetap diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan itu," kata Zulkarnaen kepada Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

"Hari ini kami akan mengadakan inspeksi ke aparat desa (Jaddung) kami sudah berkoordinasi dengan PT Pos untuk turun ke lapangan guna memastikan urutan masalahnya," lanjutnya.

Zulkarnaen menyebut, Dinas Sosial akan mencari titik temu terkait masalah pencairan bansos di Desa Jaddung tersebut.

Namun, jika ditemukan pelanggaran, bukan tak mungkin pihaknya akan melaporkan kejadian itu ke Kemensos.

"(Kalau ditemukan pelanggaran) kami di sini mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke kemensos, itu aja kewajiban kami," tuturnya.

Senada dengan Dinas Sosial, Eksekutif Manager PT Pos Kantor Cabang Sumenep Nur Lailiana mengaku akan mendatangi Desa Jaddung untuk meminta penjelasan terkait undangan pencairan yang diduga sempat ditahan.

"Pasti kami akan meminta penjelasan, karena (pihak Desa Jaddung) dihubungi tidak bisa, nanti kami akan ke desa (Jaddung) untuk meminta penjelasan," kata dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Kusnadi membantah disebut tak membagikan undangan dari Pos kepada KPM.

Menurutnya, undangan dari Kantor Pos untuk pencairan bantuan sudah diantarkan kepada warga yang masuk KPM kendati sempat terlambat karena hujan.

"Memang agak telat, karena malam sebelum pencairan hujan, jadi di antar paginya," singkatnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Jaddung mendatangi Kantor Pos Prenduan untuk menanyakan undangan pencairan bansos, Senin (28/11/2022) .

"Banyak warga yang terdaftar (di halaman kemensos) sebagai penerima (bansos), tapi tidak mendapat undangan, itu yang memancing kemarahan warga desa," kata Faizi Umar, salah seorang warga Desa Jaddung kepada Kompas.com, Senin (28/11/2022).

Faizi menjelaskan, awalnya sejumlah warga yang menerima undangan mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos miliknya sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, tak lama berselang, banyak warga yang juga penerima bantuan tetapi tak dapat undangan mulai mendatangi kantor post Prenduan.

Mereka menanyakan undangan yang tak diterima oleh KPM. Padahal, lanjut Faizi, nama mereka termasuk dirinya terdaftar sebagai penerima di halaman bansos di halaman https://cekbansos.kemensos.go.id/.

"Beberapa warga penerima PKH (program keluarga harapan) mengecek di halaman kemensos, ada nama mereka. Tapi tidak mendapat undangan, itu yang kemudian diprotes ke kantor pos," kata dia.

Faizi menduga, undangan pencairan itu ditahan oleh aparat desa. Sebab, setalah banyak warga datang ke kantor pos, nama-nama mereka terdaftar sebagai penerima dan langsung bisa mencairkan bantuan dengan membawa fotokopi KTP dan KK.

Bansos yang dicairkan itu di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT BMM.