Terdaftar sebagai Penerima Bansos tapi Tak Terima Undangan Pencairan, Warga Sumenep: Kami Hanya Rakyat Kecil

Padahal, nama mereka terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah seorang warga bernama Laily (35) mengaku pencarian bansos di Desa Jaddung bermasalah.

Sejumlah warga tak menerima undangan kendati nama mereka terdaftar sebagai penerima bansos di halaman resmi Kemensos.

"Kami hanya rakyat kecil, tolong hak kami (bansos) disalurkan secara optimal," kata Laily di kantor pos Prenduan, Sumenep, Senin (28/11/2022).

Laily mengaku, banyak warga Desa Jaddung terdaftar sebagai penerima bansos seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan BLT BMM. Namun, mereka tak mendapat undangan pencairan.

Setalah datang ke kantor pos untuk menyampaikan protes, nama-nama mereka ternyata terdaftar sebagai penerima. Namun, undangan pencairan tak ada rimbanya.

"Setelah datang ke sini (kantor pos) ternyata ada dan langsung proses pencarian dilakukan," kata dia.

Warga yang terdaftar sebagai KPM akhirnya menerima bansos berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mereka diminta membawa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Ia pun berharap, aparat desa hingga instansi terkait lebih peduli terhadap hak-hak masyarakat yang semestinya diterima dengan baik.

Terpisah, Eksekutif Manager PT Pos Kantor Cabang Sumenep Nur Lailiana mengaku sudah menerima laporan terkait protes warga tersebut.

Pihaknya memastikan, undangan KPM tak ada yang ditahan dan sudah diberikan ke pihak desa tiga hari sebelum pencarian.

Namun, ia heran saat banyak warga Desa Jaddung masih melakukan protes karena tak dapat undangan.

"Saat beberapa warga dari Desa Jaddung datang ke kantor dan protes tidak menerima undangan, kami langsung telepon berkali-kali ke kepala desa dan aparat Desa Jaddung tetapi tidak dijawab," kata dia.

Pihak kantor pos, lanjut Lailiana, juga tak mengerti kenapa masih ada undangan yang belum sampai ke KPM. Padahal, pihaknya sudah meneruskan ke pihak desa.

"Kami kurang tahu kenapa undangan untuk beberapa orang tersebut belum sampai," tuturnya.

Di tengah aksi protes itu, pihaknya langsung mengambil jalan alternatif lain dengan cara meminta KTP para KPM. Setalah itu, proses pencarian bisa dilakukan.

"Kami minta KTP yang bersangkutan (penerima KPM), kami cek di daftar nominatif penerima dan membutuhkan waktu agak lama karena harus mencocokkan satu-satu, setelah itu jika ada datanya, kami langsung bayarkan sesuai aturan," pungkasnya.