Puluhan Dokter dan Nakes Kota Blitar Berunjuk Rasa Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Aksi unjuk rasa di Alun-Alun Kota Blitar tersebut diikuti oleh puluhan dokter, tenaga kesehatan, dan apoteker.

Massa aksi menolak RUU Omnibuslaw Kesehatan lantaran dinilai bakal menjadi alat penyediaan layanan tenaga kesehatan murah.

Koordinator unjuk rasa, Puspa Wardana menilai, RUU Ominibuslaw Kesehatan dirancang sedemikian rupa agar pendidikan di bidang kedokteran menciptakan tenaga kesehatan yang murah.

“Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan murah bagi industri kesehatan sejalan dengan masifnya investasi,” kata Puspa membacakan pernyataan sikap.

Namun dia belum menjelaskan secara terperinci.

“Penjelasan detailnya besok saja. Karena besok kami juga melakukan hearing dengan anggota dewan (DPRD Kota Blitar),” ujar Puspa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua IDI Cabang Kota Blitar itu.

Sebagai konsekuensi dari tenaga kesehatan murah, lanjut Puspa, RUU Omnibuslaw Kesehatan juga diklaim mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan bermutu.

Terdapat 12 poin alasan penolakan yang disampaikan IDI Kota Blitar yang disampaikan melalui pernyataan sikap pada aksi unjuk rasa tersebut.

Hal lain yang menjadi sorotan, adalah klaim bahwa RUU Omnibuslaw Kesehatan memberikan kemudahan bagi masuknya tenaga asing bidang kesehatan untuk bekerja di dalam negeri.

Kemudahan itu, kata Puspa, tidak diikuti dengan pengawasan pada kualitas. 

Menurutnya, semangat RUU Omnibuslaw Kesehatan lebih ditekankan pada kepentingan investasi di bidang industri kesehatan namun mengorbankan kepentingan profesi dokter, tenaga kesehatan dan apoteker.

Puspa melalui pernyataan sikap tersebut juga mengeklaim RUU Kesehatan Omnibus law akan merugikan rakyat.

Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh sekitar 50 peserta. Mereka, kata Puspa, bukan hanya berasal dari IDI Kota Blitar tapi juga profesi lain seperti bidan, dokter gigi, perawat, apoteker, dan lainnya.

Selama aksi yang berlangsung singkat itu sejumlah peserta membentangkan beberapa spanduk yang antara lain berbunyi “Kami Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Blitar Menolak RUU Kesehatan (Omnibuslaw)”, “RUU Kesehatan (Omnibuslaw) Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan Korbankan Hak Sehat Rakyat”, dan “Kami Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Blitar Menolak RUU Kesehatan (Omnibuslaw).”