Atlet Popda Jatim Berangkat Pakai Dana Urunan, DPRD Ngawi: Disparpora Tak Berpihak ke Olahraga

Imam mengatakan, terdapat usulan dana kegiatan Popda Jatim 2022 dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) 2022.

Namun, usulan itu tak dimasukkan dalam DPA SKPD Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Ngawi.

“Sudah ada usulan kegiatan popda dalam P-APBD 2022 tapi tidak dimasukkan dalam DPA SKPD,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (16/11/2022).

Imam menyebut, kabar yang menyebutkan atlet panahan asal Ngawi berangkat ke Popda Jatim 2022 di Sidoarjo dengan dana sendiri mencerminkan ketidakpedulian Disparpora Ngawi.

Menurutnya, dalam P-APBD 2022, Disparpora Kabupaten Ngawi juga mendapat anggaran tambahan sebesar Rp 3 miliar.

“Kejadian Popda ini menurut saya sebagai wujud ketidakberpihakan Disparpora dalam bidang olahraga. Disparpora ada tambah Rp 3,698 miliar ternyata tidak untuk mengakomodir kegiatan tersebut tapi digunakan untuk kegiatan lain,” imbuhnya.

Imam berharap, Pemkab Ngawi memperhatikan para atlet yang masih berstatus pelajar itu. Apalagi, para atlet panahan itu meraih tiga medali di Popda Jatim 2022, rinciannya satu emas dan dua perak.

Atlet berangkat pakai dana urunan

Pelatih cabang olahraga panahan Pemkab Ngawi Arry Putra Wibawa mengatakan, keberangkatan para atlet ke Sidoarjo menggunakan dana pribadi. Mereka tidak mendapat dukungan finansial dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi.

Padahal, atlet cabang olahraga panahan asal Ngawi itu berhasil membawa tiga medali, satu emas dan dua perunggu.

”Dari proses pendaftar kita akhirnya dibantu oleh KONI, tapi untuk pembiayaan murni dari orangtua atlet. Untuk Popda kemarin orangtua mengeluarkan biaya hingga Rp 4 juta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi Rudi Sulisdiana mengatakan, keberangkatan kontingan atlet dalam kejuaraan Popda memang tidak dianggarkan, meski agenda tersebut dilaksanakan rutin dua tahun sekali.

Rudi menyebut, sudah ada komitmen cabor yang akan mengikuti kejuaran Popda harus mengeluarkan biaya sendiri.

"Memang kami tidak memiliki anggaran Popda 2022 sehingga sejak awal sudah ada komitmen jika ada cabor yang mengikuti dengan perjanjian biaya dari cabor masing masing," ujarnya.