8.000 Warga Surabaya Ternyata Tak Punya Jamban

Banyaknya warga yang belum memiliki jamban itu terungkap melalui data yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Kepala DLH Kota Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengungkapkan, berdasarkan data yang ia kumpulkan, ada sebanyak 8.000 warga Kota Pahlawan tak memiliki jamban di rumahnya.

"Benar, ada sekitar 8.000 warga. Itu berdasarkan data-data yang kami kumpulkan melalui pihak kecamatan dan pengaduan Sayang Warga. Jadi ada sekitar 8.000 yang tidak punya jamban di rumahnya," kata Agus Hebi dikonfirmasi, Kamis (3/11/2022).

Ia mengakui ada beberapa kendala hingga 8.000 warga tak memiliki jamban.

Menurutnya, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya mengatur bahwa penerima bantuan pembuatan jamban harus memiliki alasan kuat.

Karena itu, ke depan Perwali tersebut akan diubah dan disesuaikan kembali agar warga yang belum memiliki jamban bisa segera dibantu.

Rata-rata, kata Hebi, masyarakat yang tidak memiliki jamban tinggal di rumah-rumah yang berada di sekitar kantor BPWS dan dipinggir-pinggir sungai di wilayah Surabaya Utara.

"Kalau mengacu aturan Perwali, kami tidak bisa melaksanakan pemenuhan jamban di tempat terpencil. Jadi, saat ini kami sedang mengubah regulasinya (Perwali). Biar bisa dibangun (jamban) demi perimbangan kesehatan dan lingkungan," ujar Hebi.

Ia menjelaskan, pada tahun 2021, pihaknya telah membangun sebanyak 400 jamban untuk warga yang belum memiliki tempat pembuangan air.

Adapun pada tahun ini, sudah ada sebanyak 300 jamban yang telah dibangun.

"Tahun depan, akan kita proyeksikan untuk bangun 2.000 jamban. Nanti kita cek lagi kebutuhannya berapa, mungkin juga ditambah alokasi anggaran melalui PAK," ucap Hebi.

Ia menambahkan, bantuan program jamban ini dianggarkan sekitar Rp 4,4 juta untuk satu KK yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan proses pembangunannya akan dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM).

"Jadi satu jamban anggarannya sekitar Rp 4,4 juta. Itu sudah termasuk kloset, septictank dan pembuatan sumur resapan. Dan yang mengerjakan adalah KSM, bisa dari MBR," kata Hebi.

Hebi menyebutkan, jika selama ini warga biasanya menggunakan jamban komunal, termasuk untuk MCK.

Bahkan, kebanyakan juga masih buang air di sungai yang membuat sungai-sungai di Kota Surabaya ikut tercemar oleh kotoran manusia.

Sungai digunakan untuk MCK lantaran rumah-rumah warga yang tidak memiliki jamban tersebut berada di bantaran sungai.

"Jadi memang ada yang buang air besar sembarangan, di sungai, karena kebanyakan (yang tidak punya jamban) tinggalnya di pinggir sungai," kata Hebi.