23.523 Warga di Surabaya Masuk Data Kemiskinan Ekstrem, Eri Cahyadi: Kami Sudah Cek, Hasilnya Berbeda di Lapangan

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah melakukan verifikasi dan kroscek atau pencocokan 23.523 data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi sekaligus pencocokan data kemiskinan ekstrem dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil dari kroscek itu selanjutnya akan disampaikan untuk update data ke pemerintah pusat.

"Jadi data setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, sudah ada pengeluarannya. Jadi yang masuk kategori miskin itu adalah pendapatannya sekitar Rp 600.000, tapi saya naikkan Rp 1,5 juta karena ini Surabaya," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (17/10/2022).

Menurutnya, berdasarkan hasil kroscek 23.523 data kemiskinan ekstrem milik pemerintah pusat, ternyata hal itu berbeda dengan kondisi di lapangan saat ini.

Sebab, data yang berasal dari pemerintah pusat itu berdasarkan tahun 2019.

Namun, Eri tak menyebutkan secara terperinci berapa jumlah kasus kemiskinan ekstrem di Surabaya sesuai data terbaru yang dicocokkan Pemkot Surabaya.

"Ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat juga. Karena data dari pusat ternyata rumahnya apik-apik (bagus), onok fotone (ada fotonya). Kita juga akan mengubah (data) itu," ujar dia.

Eri memastikan, bahwa Pemkot berkomitmen terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu upaya yang sedang digeber pemkot saat ini adalah melalui program padat karya.

"Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan-bantuan saja, tidak dipikirkan pekerjaannya apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa. Makanya di Surabaya ini ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam yang itu tujuannya untuk mengentas kemiskinan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menerangkan bahwa kategori kemiskinan ekstrem adalah warga yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan.

Data BKKBN Pusat pada tahun 2019 mencatat, terdapat 23.532 orang masuk kategori kemiskinan ekstrem di Surabaya.

"Jadi data kemiskinan ekstrem ini bukan dari pemkot, tapi dari pemerintah pusat berdasarkan data dari BKKBN tahun 2019. Sehingga data ini kita lakukan kroscek, verifikasi," kata Anna.

Supaya validitas data tersebut diketahui, Anna menyatakan, bahwa proses verifikasi dan kroscek data di Surabaya dilakukan dalam beberapa tahapan.

Pertama, Anna menyebutkan, kroscek dilakukan dengan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua kroscek dengan Data Terpadu Masyarakat Surabaya (DTMS).

Dan ketiga, kroscek dengan Cek-In warga untuk mengetahui orang tersebut KTP dan domisilinya apakah benar di Surabaya.

"Kemudian kita cek lagi dengan Aplikasi Sayang Warga. Jadi banyak sekali kita cek, supaya Insya Allah mendekati valid. Karena memang datanya dinamis. Jadi data yang kita terima tidak sepenuhnya benar, bisa jadi mungkin dulu miskin, namun sekarang tidak," kata dia.

Anna juga menjabarkan, salah satu parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan adalah memiliki pengeluaran sekitar Rp 690.000 per kapita.

Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem yakni, pengeluaran per kapita di bawah Rp 358.000.

"Sehingga itu akan menjadi sasaran intervensi dari Pemkot Surabaya. Setelah kita cek datanya, ketemu KTP dan domisili Surabaya, maka ini yang akan menjadi sasaran prioritas kita," tutur dia