NEWS
Salin Artikel

Data PNS Pemkab Tuban Terancam Diblokir BKN, Ini Penyebabnya...

Ancaman pemblokiran tersebut tertuang dalam surat BKN Nomor 31485/B-AK.02.02/SD/F/2022 yang ditujukan kepada Bupati Tuban, tertanggal 19 September 2022, perihal Hasil Audit Investigasi Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Tuban.

Dalam surat yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Tuban tersebut, BKN meminta Bupati Tuban melakukan penurunan dan pemberhentian jabatan PNS sesuai dengan ketentuan mengenai evaluasi kinerja atau disiplin ASN.

Sebab, pelaksanaan pemberhentian atau penurunan jabatan terhadap beberapa ASN di lingkungan Pemkab Tuban pada Januari 2022, dinilai tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah.

BKN telah melakukan investigasi di lapangan pada 3-6 Agustus 2022. Hasilnya, beberapa PNS yang diangkat ke jabatan administrator dinilai tak memiliki kualifikasi, kompetensi, dan riwayat pengalaman jabatan yang sesuai dengan persyaratan.

Kebijakan berdasarkan Perda Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tersebut juga tidak memperhatikan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016, perihal penjelasan atas beberapa permasalahan sebagai dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Adanya beberapa PNS yang sebelumnya menduduki jabatan administrator jenjang Eselon Ill a turun jabatannya menjadi Eselon Ill b atau jenjang Eselon III b turun menjadi Eselon IV a atau disetarakan menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda.

Hal itu menjadikan tidak adanya kepastian jaminan karier bagi PNS yang menduduki jabatan administrator sesuai kompetensi, kualifikasi, dan jenjang kepangkatan PNS tersebut.

Oleh karena itu, BKN meminta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky membatalkan atau mencabut keputusan penurunan, pemberhentian, dan pengangkatan jabatan yang dilakukan berdasarkan susunan organisasi tata kerja (SOTK) baru.

Jika Bupati Tuban tak menindaklanjuti rekomendasi BKN dalam 14 hari, pemblokiran data PNS Pemkab Tuban yang diangkat dalam jabatan yang tak sesuai itu akan dilakukan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo mengatakan, Pemkab Tuban masih mempelajari isi surat BKN tersebut.

"Masih kami pelajari, dan fisik surat dari BKN, Pemkab masih belum dapat," kata Arif Handoyo, melalui pesan Whatsapp saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (7/10/2022).


Ketua DPRD Tuban Miyadi mendapatkan surat tembusan dari BKN kepada Bupati Tuban tersebut beberapa pekan lalu.

Miyadi menyerahkan permasalahan terkait surat BKN tersebut ke Komisi 1 DPRD Tuban yang membidangi pembangunan dan sumber daya manusia di pemerintahan Kabupaten Tuban.

"Untuk persoalan berkaitan dengan surat BKN sejak awal saya serahkan sesuai tupoksi ke Komisi I yang membidangi," kata Miyadi kepada Kompas.com, Jumat.

Sebelumnya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky melakukan pelantikan sebanyak 530 ASN menduduki jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Tuban yang berlangsung di Pendopo Krido Manunggal, Sabtu (8/1/2022) malam.

Dalam prosesi pengangkatan dan pemberhentian PNS di lingkungan Pemkab Tuban yang bertujuan untuk menggerakkan gerbong pelayanan publik tersebut menyisakan permasalahan.

https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/131441778/data-pns-pemkab-tuban-terancam-diblokir-bkn-ini-penyebabnya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

DMC Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Manado

Regional
Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Hadiri Rapimnas Fornas, Bupati Zairullah Paparkan Rencana Pembangunan Istana Anak Yatim

Regional
Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Lokasi Vaksin Booster Kedua di Rumah Sakit Jakarta

Regional
Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Terima Penyandang Disabilitas Klaten, Ganjar: Ini Kejutan Karena Mereka Bawa Motor Modifikasi Sendiri

Regional
JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

JSDDD Jadi Pilot Project Nasional, Bupati Jembrana: Kami Siap Bekerja Sama dengan BPS

Regional
Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Muba Bangga, Desa Bukit Selabu Dapat Anugerah Award Desa Cinta Statistik 2022

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.