Tekan Inflasi, Pemprov Jatim Gelar Operasi Pasar di 25 Titik, Ini Lokasinya

Operasi pasar tersebut digelar untuk menekan laju inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Puluhan titik itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Seperti Pasar Mangli dan Pasar Kreongan di Jember.

Lalu, Pasar Jajag, Pasar Genteng 1, Pasar Blambangan, Pasar Rogojampi, dan Pasar Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi.

Pasar Anom Baru dan Pasar Bangkal di Sumenep. Kemudian, Pasar Besar, Pasar Belimbing, dan Pasar Dinoyo di Kota Malang.

Pasar Wonkromo, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Soponyono, di Surabaya. Di Kota Probolinggo, operasi digelar di Pasar Wonoasih dan Pasar Baru.

Sedangkan di Kota Kediri digelar di Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing. Terakhir, operasi digelar di Pasar Sleko dan Pasar Besar di Kota Madiun.

"Operasi Pasar di 8 pasar di Kota Surabaya dan Kota Malang dibuka setiap Minggu dan Senen. Sedangkan di 17 pasar lainnya dibuka setiap Senin," kata Khofifah melalui keterangan resminya, Senin siang.

Beragam kebutuhan pokok dijual saat operasi pasar, mulai dari daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, gula, beras, cabai keriting, cabai rawit, hingga daging sapi.

"Semuanya komoditas tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar," ujarnya.

"Kita berharap bahwa daya beli masyarakat akan bisa terus dijaga dan dikendalikan  inflasinya," jelas Khofifah.

Operasi Pasar Lumbung Pangan adalah salah satu program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga BBM yang diluncurkan Pemprov dengan anggaran total Rp 257 milliar dari APBD Jatim.

Selain oprasi pasar, juga ada pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.

Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi/ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.

Hingga bantuan sosial bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Di mana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, dengan total bantuan sebesar Rp 18 miliar.