Moeldoko Tegaskan Penerapan Inpres Mobil Listrik Dilakukan Bertahap, Skema Membeli atau Menyewa

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Jadi ini nanti akan berjalan bertahap, akan juga disesuaikan dengan kesiapan industri listrik itu sendiri," katanya di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (21/9/2022), seperti dilansir dari Antara.

Sejumlah kesiapan

Moeldoko menjelaskan, selain menyesuaikan kesiapan industri mobil listrik dalam negeri, penerapan juga akan memperhatikan kesiapan ekosistem pada sektor tersebut.

Seperti kesiapan stasiun pengisian daya.

Kemudian kemampuan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan kesiapan lainnya.

Pengadaan dan skema penggunaan

Moeldoko menjelaskan, pembiayaan pengadaan kendaraan listrik akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jika APBD tidak mencukupi, bagaimana itu akan diatur oleh pemerintah daerah," kata dia.

Sedangkan mengenai skema penggunaan mobil listrik, pemerintah pusat atau daerah dapat melakukan pembelian kendaraan itu.

Atau bisa juga dengan menyewa dari perusahaan-perusahaan penyedia.

"Penerapan bisa secepatnya, untuk skema bisa membeli atau menyewa," kata dia.

Keseriusan pemerintah

Moeldoko mengatakan, Inpres tersebut merupakan bentuk semangat dan komitmen pemerintah khususnya Presiden Jokowi terhadap kendaraan listrik dan penerapan Perjanjian Paris.

"Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap Perjanjian Paris, yaitu pada 2060 kita menuju zero emission," kata dia.

Dia melanjutkan, transformasi energi merupakan salah satu tema besar yang akan dibicarakan dalam G20.

Inpres itu menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk kepentingan lingkungan.

"Transformasi energi adalah tema besar yang akan dibicarakan dalam G20 sehingga Inpres ini menunjukkan kepada dunia kami bersungguh-sungguh kepada perubahan lingkungan yang lebih baik," katanya.

Inpres kendaraan listrik

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani pada 13 September 2022.

Inpres tersebut merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Selain itu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Sumber: Antara