Demo di Depan Kantor Gubernur Jatim, Ribuan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM

SURABAYA, KOMPAS.com - Ribuan buruh dari 38 serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Senin (19/9/2022) sekitar pukul 16.15 WIB.

Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubdi. Selain itu, mereka juga menolak adanya UU Ombibus Law Cipta Kerja serta meminta ada perubahan kebijakan pengupahan bagi buruh.

Dengan kenaikan BBM ini, para buruh meminta juga ada kenaikan pengupahan sebesar 10 hingga 13 persen.

Massa buruh itu datang dari sejumlah daerah, mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten dan Kota Mojokerto serta Kabupaten Jombang.

Kemudian, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Malang Raya, Kabupaten Tuban, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, hingga Kabupaten Banyuwangi.

Sesampainya di depan Kantor Gubernur, mereka berorasi mencari keberadaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Khofifah nangdi? Khofifah nangdi? ojo singitan, (Khofifah ke mana? Khofifah ke mana? jangan sembunyi," teriak para buruh di depan Kantor Gubernur Jatim, Senin (19/9/2022).

Ketua DPW FSPMI-KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan, dalam aksinya para buruh juga bakal menyerahkan rapor merah untuk Khofifah.

Rapor itu diberikan lantaran menurutnya Khofifah tak pernah sekali pun mau menemui massa buruh. Hal itu terjadi dalam beberapa kali kesempatan aksi maupun audiensi yang dilakukan para buruh selama ini.

"Buruh memberikan rapor merah kepada Gubernur Jatim Khofifah yang tidak aspiratif. Pasalnya berkali-kali buruh menyampaikan aspirasi tidak sekali pun gubernur berkenan menemui perwakilan buruh untuk audiensi," kata Jazuli.

Jazuli melanjutkan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksi kali ini. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," ucap dia.

Kedua, buruh mendesak Khofifah merevisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021.

Mereka juga mendesak Khofifah menaikkan UMK dan UMSK tahun 2023 dan menolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Karena UU ini lah yang menyebabkan upah buruh tidak naik," ucap dia.

Hingga pukul 17.13 WIB, belum tampak Gubernur Jatim Khofifah akan menemui massa aksi. Di depan Kantor Gubernur Jatim, juga tidak ada perwakilan Pemprov Jatim yang menemui massa.

Hanya terlihat sejumlah personel polisi yang mengamankan pintu pagar di depan Kantor Gubernur Jatim.