Ribuan Mahasiswa hingga Buruh Surabaya Geruduk Grahadi, Tolak Kenaikan BBM dan Pengesahan RKUHP

Ribuan peserta aksi tersebut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi menolak kebijakan kenaikan BBM.

Dalam aksinya, mereka juga menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang.

Korlap aksi Arif Budiman mengatakan, kenaikan BBM ini disebut sangat berdampak kepada semua lapisan masyarakat.

Menurutnya, kenaikan BBM ini justru memperburuk situasi ekonomi rakyat yang sebelumnya berangsur pulih pascapandemi Covid-19.

"Dan kenaikan harga BBM itu sangat mempengaruhi kondisi inflasi hari ini di Indonesia," kata Arif di lokasi aksi, Rabu (14/9/2022).

Dengan naiknya harga BBM, ada banyak harga bahan pokok ikut naik imbas dari kenaikan harga BBM itu sendiri.

"Apalagi, kenaikan harga BBM ini juga tidak diikuti dengan naiknya upah buruh atau pekerja maupun kaum tani dan sebagainya," ujar dia.

Sedangkan tentang penolakan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang, mereka menyebut RKUHP justru jauh dari nilai-nilai demokrasi.

RKUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR dan tengah disosialisasikan disebut aturan yang anti demokrasi.

"Karena di dalamnya mengatur soal penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lambang lembaga negara. Ada pasal yang mengatur soal makar, yang itu sebenarnya kami menilai itu pasal karet," kata Arif.

"Sehingga itu bisa digunakan oleh rezim penguasa hari ini untuk membungkam rakyat. Makanya kami bilang RKUHP adalah aturan yang anti demokrasi," imbuh dia.

Ia menambahkan, kelompok pemuda, mahasiswa dan buruh di Surabaya akan terus menggelar aksi sampai tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

"Kita akan terus melakukan aksi dan membawa massa yang lebih besar agar aksi-aksi ini bisa menggerakkan kawan-kawan lain di berbagai daerah sehingga diharapkan bisa ada perubahan kebijakan dari pemerintah," terang dia.

Sampai pukul 15.21 WIB, massa aksi masih bertahan di depan Grahadi. Namun, tak ada satu pun pejabat dari Pemprov Jatim yang menemui mereka untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan para peserta aksi.