Mahasiswa di Malang Geruduk Kantor DPRD Tolak Kenaikan Harga BBM, Pihak Dewan Tanda Tangani Tuntutan Demonstran

Mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dinilai menyengsarakan rakyat. 

Para mahasiswa berasal dari berbagai kampus seperti Universitas Negeri Malang, Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Malang, dan lainnya.

Mereka menamakan diri Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Malang Raya.

Massa aksi meminta kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang ikut menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mereka juga meminta bertemu langsung dengan perwakilan enam anggota fraksi dari DPRD Kota Malang.

Selain penolakan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi, juga terdapat lima tuntutan lainnya dari massa aksi.

Yakni, mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat, kemudian menolak pemberian dana BLT sebagai dalih kenaikan harga BBM.

Demonstran menuntut pemerintah menstabilkan harga bahan pokok.

Pemerintah diminta fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Massa juga menuntut pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional.

Sekitar pukul 13.00 WIB, para mahasiswa diterima oleh Ketua dan perwakilan anggota DPRD Kota Malang. Mereka menandatangani tuntutan dari massa aksi dan diberi waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti.

Koordinator BEM Malang Raya, Zulfikri Nurfadhilla mengatakan, pihaknya berjanji akan menyuarakan aspirasi masyarakat hingga harga BBM bersubsidi turun kembali.

Menurutnya, kenaikan harga BBM juga mengakibatkan harga kebutuhan pokok ikut naik.

"Langkah kita tetap mengawal, mendalami kajian-kajian dan mencermati perkembangan informasi yang ada. Kalau tidak ada tindak lanjut, kita akan turun ke jalan lagi sampai pemerintah pusat mendengarkan," kata Zulfikri saat diwawancarai.

Dia mengungkapkan dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan oleh para mahasiswa di Malang. Seperti adanya mahasiswa yang kerja sampingan sebagai driver ojek online.

"Banyak mahasiswa juga tidak semua merupakan orang yang punya, mereka juga kesulitan membeli bensin Pertalite, dampaknya kenaikan harga bahan pokok, kenaikan transportasi juga naik," katanya.

Pihaknya juga memberi solusi kepada pemerintah untuk melakukan penundaan proyek strategis nasional seperti pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

"Agar APBN untuk subsidi supaya dapat pulih, stabil kembali, salah satu proyek strategis nasional seperti IKN dan bendungan yang lain, kami rasa pemerintah punya langkah alternatif supaya kepentingan masyarakat didahulukan," katanya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari para mahasiswa. DPRD Kota Malang dan akan meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI.

"Agar diteruskan juga ke masing-masing fraksi di DPR RI. Kami sepakat dari DPRD Kota Malang menolak harga BBM. Kami juga menerima keluhan yang sama dari masyarakat. Kami yakin suara kita didengar pemerintah pusat," katanya.

Selain itu, dikatakannya bahwa Pemkot Malang bersama DPRD Kota Malang juga menyiapkan jaring pengaman sosial yang diharapkan dapat meringankan beban dari masyarakat. Seperti melakukan operasi pasar dan menyiapkan anggaran khusus lainnya.