Pengamat: Khofifah Bisa Gantikan Suharso Jadi Ketum PPP asal Kiai Merestui

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kekosongan pimpinan definitif Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca-pencopotan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, membuat partai berlambang kakbah ini harus segera menentukan figur yang tepat.

Sebab, jika dibiarkan kosong, maka akan berdampak pada nasib PPP pada Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat politik sekaligus pengajar Ilmu Komunikasi Politik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Mohammad Ali Humaidi menjelaskan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bisa menjadi salah satu figur alternatif untuk mengisi kekosongan jabatan ketua umum DPP PPP.

Khofifah, menurut Ali Humaidi, memiliki rekam jejak politik yang bagus sepanjang karirnya. Bahkan, Khofifah dinilai bisa menambah suara PPP dengan kekuatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU.

"Modal sosial dan modal politik Khofifah bisa membantu PPP menyelesaikan masalah internal dan eksternal menjelang Pemilu 2024," terang Ali Humaidi saat berbincang melalui sambungan telepon seluler, Selasa (6/9/2022).

Pria yang juga Wakil Rektor III IAIN Madura ini menambahkan, Khofifah juga punya pengalaman bersama PPP saat menjadi anggota DPR. Meski sempat pindah ke PKB, namun hal itu tak akan berpengaruh terhadap model kepemimpinan di PPP.

Namun, Khofifah akan berhadapan dengan problem klasik soal boleh dan tidaknya perempuan menjadi ketua partai. Menurutnya, ulama salaf di PPP masih kontroversi menyikapi perempuan menduduki pimpinan organisasi.

"Kalau problem gender di PPP sudah clear, saya kira Khofifah sangat bisa diharapkan," imbuhnya.

"Jika PPP menginginkan sosok figur yang bersih, tegas berintegritas, maka Mahfud MD bisa jadi alternatif," ujar pria yang akrab disapa Malhum ini.

Terlepas dari problem internal PPP hari ini, menurut Malhum, PPP harus segera berbenah dan segera konsolidasi. Jika larut dalam problem internal, maka 2024 akan menjadi Pemilu terakhir bagi PPP. PPP bisa gagal lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Hal ini berpotensi membuat pendukung PPP berpindah ke partai lain, baik partai tersebut berbasis Islam atau nasionalis.

"Yang jelas, problem internal PPP hari ini, akan dimanfaatkan oleh partai lain jika tak segera menuntaskannya," tandas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya ini.