Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Kekerasan Seksual di Sekolah SPI, Bawa Bukti Foto hingga Rekaman Video

Hal itu diungkapkan oleh salah satu kuasa hukum terdakwa yakni Ditho Sitompul di ruang sidang di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, Malang, Jawa Timur, Rabu (24/8/2022).

Agenda sidang hari ini yakni duplik atau jawaban pihak terdakwa atas replik dari Jaksa Penuntut Umum beberapa waktu lalu.

Pengacara kawakan yang juga ketua kuasa hukum, Hotma Sitompul hadir dalam persidangan.

Ditho mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berkas untuk agenda sidang duplik yang akan dibacakan. Pihaknya tetap membantah jawaban replik dari JPU beberapa hari lalu.

"Kita tetap membantah dalil-dalil yang disampaikan JPU dan kita bisa membuktikan bahwa seluruh dakwaannya tidak terbukti," kata Ditho, Rabu.

Pihaknya juga telah membawa dokumen untuk menjadi bukti penguat berupa foto-foto dan rekaman video.

Berkas sekitar 50 lembar juga dibawa, yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan saat pledoi yang mencapai 1.000 lembar.

"Lebih sedikit, ya karena jaksa tidak bisa banyak menanggapi terhadap pembelaan kami. Jadi kami menanggapi ya sebatas itu saja. Kami tetap yakin klien kami tidak bersalah dan kami menyatakan ingin dibebaskan," katanya.

Sementara itu, jaksa penuntut umum, Edi Sutomo mengatakan bahwa pihaknya tetap sesuai pada prinsip tuntutan terhadap terdakwa.

Dari sejumlah alat bukti yang sudah dihadirkan, JPU dari Kejari Kota Batu ini menilai telah menemukan adanya unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak.

"Kami yakin itu akan terbukti dengan fakta-fakta yang ada. Yang sudah dihadirkan di persidangan," kata Edi saat dihubungi via telepon beberapa waktu lalu.

Edi mengatakan bahwa pembuktian di persidangan sudah dilakukan oleh JPU dari Kejari Kota Batu dengan menghadirkan saksi-saksi, keterangan ahli dan memperlihatkan bukti-bukti lainnya sebagai petunjuk.

"Ahli yang sudah kami hadirkan dari Psikologi Forensik dan Kedokteran Forensik. Tapi kami kan tidak bisa menyampaikan secara detail materi persidangan yang tertutup," katanya.

Sebelumnya, terdakwa dituntut 15 tahun dengan dijerat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa dinilai bersalah karena telah melakukan membujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap anak.