Bantuan bagi Guru Madrasah Diniyah Pamekasan Tahun 2021 Tak Kunjung Cair, untuk Honor Terpaksa Berutang

Padahal dana bantuan tersebut diketahui sudah masuk ke rekening kas daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2021.

Namun hingga pertengahan tahun 2022 ini, bantuan sebesar Rp 7,4  miliar itu tak kunjung dicairkan.

Akibatnya, banyak lembaga pendidikan madrasah diniyah yang terbelit utang demi melanjutkan proses belajar mengajar. 

Kepala madrasah diniyah asal Kecamatan Proppo, Mahsus menjelaskan, bantuan operasional untuk madrasah diniyah secara rutin cair melalui rekening lembaga.

Namun untuk bantuan tahun 2021 sampai saat ini belum cair. Sedangkan bantuan untuk tahun 2022 sudah cair bulan Mei 2022 kemarin. 

"Saya tidak paham mengapa bantuan yang 2022 bisa cair, sedangkan tahun 2021 tidak cair," kata Mahsus, Rabu (10/8/2022). 

Akibat bekunya bantuan tersebut, Mahsus harus memutar otak dengan cara meminjam uang agar kegiatan madrasah terus berjalan. 

"Honor guru harus pinjam dulu karena tidak mungkin gurunya tidak dibayar. Pinjaman itu sudah dilunasi dengan pencairan tahun ini. Namun operasional tahun ini harus pinjam lagi," imbuh Mahsus. 

Bersama kepala madrasah diniyah lainnya, Mahsus sudah pernah meminta klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) ikhwal tidak cairnya bantuan tersebut.

Namun jawaban Disdikbud hanya minta guru bersabar. 

Penjelasan Disdikbud

Kepala Disdikbud Pamekasan, Ahamd Zaini saat diklarifikasi mengaku, berkas pengajuan pencairan sudah dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur karena sumber dana bantuan berasal dari Pemprov Jawa Timur. Namun sampai saat ini, belum ada jawaban. 

"Sudah diajukan tapi belum ada balasan kapan mau dicairkan," terang Zaini. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Kabupaten Pamekasan, Sahrul Munir saat dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, bantuan untuk madrasah diniyah baru ditransfer ke rekening Pemkab Pamekasan pada pertengahan Desember tahun 2021.

Karena mepet akhir tahun, maka bantuan itu sulit dicairkan. Penerima tidak akan mampu memenuhi berkas pengajuan pencairan, sehingga dipending ke tahun 2022.

"Tidak mungkin kami cairkan tahun 2021 kemarin karena sudah akhir tahun anggaran," terang Sahrul Munir. 

Sahrul menambahkan, untuk dicairkan pada tahun 2022 tidak mungkin karena Pemprov Jatim menransfer lagi bantuan untuk tahun 2022 sebesar Rp 7,4 miliar.

Sehingga yang tahun 2022 diprioritaskan. Sedangkan bantuan tahun 2021 dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2022.

"Pengajuannya ke Pemprov Jatim agar bantuan tahun 2021 dianggarkan lagi pada perubahan APBD tahun ini. Dengan demikian, di APBD tahun 2022 bantuan cair dan di perubahan APBD 2022 cair lagi," ungkap Sahrul. 

Sahrul menjamin uang itu aman karena sudah ada di rekening kas negara. Kecuali Pemprov Jatim tidak mau menganggarkan di APBD perubahan, maka dana tersebut bisa dikembalikan ke kas Pemprov Jatim.