Capaian Vaksinasi Booster di Madiun Baru 19 Persen, Bupati: Warga Merasa Covid-19 Sudah Reda

Bupati Madiun Ahmad Dawami mengungkapkan, rendahnya capaian vaksinasi booster lantaran masyarakat menganggap pandemi Covid-19 sudah hilang.

“Merasa Covid-19 sudah reda. Ada perasaan sudah nggak butuh (vaksin booster) lagi. Padahal dalam beraktivitas itu masih butuh (vaksin booster),” ujar Ahmad Dawami di sela-sela pencanangan bulan anak imunisasi nasional di Kantor Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (2/8/2022).

Pria yang akrab disapa Kaji Mbing tersebut berharap warganya yang belum melakukan vaksin dosis ketiga segera mendatangi Puskesmasa terdekat.

Pasalnya pembentukan kekebalan komunitas di Kabupaten Madiun dapat terlaksana jika semakin banyak warga yang mendapatkan vaksin booster.

Bagi Kaji Mbing, menangani Covid-19 itu harus menggunakan pola pukul dan rangkul.

Untuk itu dibutuhkan kebersamaan dan kesadaran semua pihak agar pandemi Covid-19 segera purna di Kabupaten Madiun.

“Harus ada satu gerakan yang bisa menyelesaikan dengan beriringan jalan bersama-sama. Karena menangani Covid itu ada posisi hit and run. Kadang berhenti untuk nge-gas ekonomi. Namun yang terpenting ada kesadaran bagi semua,” tutur Kaji Mbing.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Sulistyo Widiantono menyatakan capaian vaksinasi booster di Kabupaten Madiun sampai saat ini baru 19 persen.

Padahal target minimal vaksinasi tahap ketiga masing-masing daerah minimal 30 persen.

“Sampai saat ini baru mencapai 19 persen,” kata Sulistyo.

Pria yang akrab dipanggil Sulis itu menuturkan rendahnya capaian vaksinasi booster lantaran banyak warga menilai pandemi Covid-19 sudah habis.

“Masyarakat menganggap Covid-19 sudah habis,” jelas Sulistyo

Dia mengatakan, saat ini semua Puskesmas di Kabupaten Madiun sudah menyediakan vaksin booster gratis. Tak hanya itu, stok vaksin dosis ketiga juga melimpah di seluruh Puskesmas di Kabupaten Madiun.

Terkait rendahnya capaian vaksinasi booster, Sulistyo menuturkan, sejatinya pemerintah sudah mengedukasi warga untuk segera mendapatkan vaksin booster agar makin kebal terhadap penularan Covid-19.

Sulis menambahkan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi atau hukuman bagi warga yang enggan melakukan vaksinasi booster.