2.740 Gedung Tinggi di Surabaya Belum Miliki Sertifikat Laik Fungsi, Pemerintah Beri Peringatan

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, telah memberikan peringatan kepada 2.740 pemilik gedung tinggi lantaran belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Jadi kami melakukan peneguran dari wajib SLF itu yang kami data ada 2.740 dan sudah kita tegur semua. Karena memang mereka banyak yang tidak tahu apa itu SLF," kata Kepala DPRKPP Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat di Surabaya, Senin (4/7/2022).

Irvan menyatakan, DPRKPP sekarang ini berkonsentrasi kepada bangunan tinggi yang berdiri di atas 8 lantai. Seperti apartemen, hotel dan mal. Bangunan itu dinilai lebih berpotensi mengalami kerusakan struktur akibat ketinggiannya.

"Karena memang huniannya paling tinggi dan rawan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi kerusakan struktur dan sebagainya," ujar dia.

Oleh sebab itu, Irvan mengimbau kepada para pemilik gedung bangunan di Kota Surabaya agar segera mengurus SLF. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"Kami juga sudah mempermudah melalui desk-desk di kantor (DPRKPP) setiap hari. Kemudian juga mempercepat proses melalui Perwali yang tadinya 25 hari untuk non-sederhana, itu bisa menjadi cuma 12 hari," jelas Irvan.

Selain itu, dia juga memastikan, tanda tangan atau penanggung jawab untuk pengurusan SLF, tak harus melalui konsultan. Pengurusan SLF bisa dilakukan langsung oleh pemilik bangunan gedung maupun pihak kontraktor.

"Tanda tangan tidak harus konsultan, bisa juga pemilik atau owner, kontraktor asal mau bertanggung jawab, entah dari sisi struktur atau proteksi kebakaran dan limbah, silakan tanda tangan," ujar dia.

Terancam sanksi

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu menyatakan bahwa pemilik bangunan gedung dapat dikenai sanksi apabila belum memiliki SLF. Namun, sebelum diberikan sanksi, DPRKPP akan memberikan peringatan dahulu secara bertahap.

"Jadi setelah teguran atau peringatan ketiga kali, ada bantib (bantuan penertiban). Kalau tidak diabaikan, kita segel dulu, baru kita lakukan penutupan," imbuh dia.

Oleh karena itu, Irvan mengimbau kepada para pemilik bangunan gedung di Surabaya agar segera mengurus SLF.

Irvan memastikan, pengurusan SLF kini lebih cepat pasca-terbitnya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

"Jadi kalau misalnya tidak pakai konsultan ya cukup mengisi daftar simak aja. Kemudian yang tanda tangan owner atau penanggung jawab sudah cukup," kata dia.

Untuk diketahui, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.