Mulai Jumat Besok, Warga Surabaya Bisa Curhat Langsung dengan Lurah hingga Kepala Dinas

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar membuka komunikasi langsung dengan warga di masing-masing unit kerja.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Perintah Wali Kota Surabaya nomor 800/10618/436.8.4/2022 tertanggal 22 Juni 2022.

Eri mengatakan, setiap Hari Jumat, mulai pukul 13.00-16.00 WIB, lurah, camat hingga kepala PD wajib membuka ruangannya untuk warga. Di hari itu, warga bisa memanfaatkan untuk bertemu langsung dan menyampaikan permasalahan atau keluhannya.

"Jadi mulai Jumat besok, lurah, camat dan kepala PD membuka ruangannya untuk bertemu warga secara langsung. Jadi warga bisa bertanya kepada lurah, camat, dan kepala PD, jika ada permasalahan yang belum tertangani," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (22/6/2022).

Sedangkan pada Hari Sabtunya, warga bisa menyampaikan permasalahan dengan bertemu Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

Namun, setiap permasalahan warga itu diharapkan tidak langsung disampaikan kepada wali kota.

"Harapan saya setiap permasalahan yang ada jangan langsung ke wali kota. Sampaikan dulu ke lurah, camat dan kepala dinas. Karena apa? kepanjangan tangan Pemkot Surabaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat ada di lurah, camat dan kepala dinas," kata Eri.

Eri berharap, kebijakan ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Jika dalam kurun waktu seminggu, permasalahan yang sudah disampaikan warga, baik kepada lurah, camat atau kepala dinas, belum menemui solusi atau tertangani, maka bisa dilanjutkan ke wali kota.

Melalui cara dan jenjang seperti itu, warga diharapkan turut serta memberikan penilaian kinerja pejabat tersebut.

"Kalau seminggu ternyata belum ada action, belum ada perbaikan, baru bertemu saya. Sehingga saya dibantu masyarakat untuk memberikan penilaian tentang kinerja lurah, camat atau kepala dinas itu bisa bekerja untuk umat atau tidak," terang dia.

Eri menginginkan supaya warga terlibat dalam pengawasan langsung kinerja pejabat Pemkot Surabaya. Oleh sebab itu, sebelum bertemu dengan dirinya, warga diminta menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada lurah, camat dan kepala dinas terkait.

"Fainsyaallah dengan pengawasan secara langsung, itu mesti ada tindaklanjutnya. Kalau tidak ada tindaklanjutnya berarti kemampuan lurah, camat, kepala dinas tidak untuk kepentingan umat. Berarti harus ada evaluasi," tutur dia.