Sidang Suap Hakim Itong, Jaksa Sebut Terdakwa Juga Terima Uang dari Perkara Waris

SURABAYA, KOMPAS.com - Sidang perdana perkara tindak pidana korupsi yang menjerat hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (21/6/2022).

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa hakim Itong ternyata juga menerima suap dari perkara lain, yakni perkara penetapan ahli waris yang diajukan Made Sri Manggalawati.

Mulanya, tiga terdakwa, yakni Hakim Itong, penitera Mohammad Hamdan dan pengacara Hendro Kasiono didakwa dalam suap perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (PT SGP).

Sama dengan perkara sebelumnya, rangkaian praktik suap perkara waris juga dilakukan Hakim Itong, penitera Mohammad Hamdan dan pengacara Hendro Kasiono.

"Hendro Kasiono sebagai pengacara mendaftarkan permohonan perkara waris tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Mohammad Hamdan dan menyampaikan agar perkara tersebut disidangkan oleh terdakwa Hakim Itong," kata jaksa Wawan Yunarwanto.

Pada 16 September 2021, perkara itu pun diputus oleh Hakim Itong.

"Hasilnya, putusan tersebut sesuai keinginan sang pengacara, yakni mengabulkan permohonan ahli waris Made Sri Manggalawati," jelasnya.

Berdasarkan dakwaan yang disusun tim jaksa KPK, Hendro sebagai pemberi didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Itong dan Hamdan sebagai penerima didakwa melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketiga terdakwa dalam perkara ini ditangkap KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya pada 19 Januari 2022.

KPK menduga, para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT SGP.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT SGP menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi.

Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian, Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta pada Itong melalui Hamdan.

Saat penyerahan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan terhadap keduanya dan melanjutkan penangkapan terhadap Itong.