Soal Kasus Hukum di Satpol PP dan Dinkopdag, Wali Kota Surabaya Serahkan ke Kejaksaan

Sebanyak dua kasus hukum menjerat ASN di dua dinas, yakni Satpol PP Kota Surabaya dan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya.

Oknum ASN di Satpol PP diduga menjual barang hasil penertiban, sementara oknum ASN di Dinkopdag diduga menjadi mafia perizinan.

Kasus tersebut kini tengah diusut Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya.

"Enggak ngerti aku," kata Eri saat ditanya tentang kasus yang menimpa anak buahnya di Surabaya, Rabu (15/6/2022).

Eri mengaku hanya bisa pasrah dengan adanya kasus hukum di Satpol PP dan Dinkopdag Surabaya. Ia menyebut, tak bisa ikut campur tentang kasus hukum di dua instansi itu.

Namun, ia akan tetap memantau, mengawasi, serta menghormati proses hukum yang saat ini sedang ditangani dua lembaga yudikatif di Kota Pahlawan.

"Kalau kasus kepolisian biarkan jalan di kepolisian dan kejaksaan atau di wilayah hukum lainnya," ujar Eri.

Ia menyampaikan agar proses kasus hukum itu diusut oleh kejaksaan dan kepolisian terlebih dahulu hingga tuntas.

"Biar nanti yang menentukan, apakah itu hasilnya memang salah atau benar itu dari pihak kepolisian dan kejaksaan (juga pengadilan)," tutur Eri.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya dibikin heboh dengan terungkapnya salah satu oknum petinggi Satpol PP Kota Surabaya yang diduga menjual barang sitaan hasil penertiban hingga ratusan juta rupiah.

Kasus tersebut pun langsung mendapat respons cepat Polrestabes Surabaya.

Namun, kasus tersebut kini diambil alih oleh Kejari Surabaya untuk mencari tahu dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Kasus di Satpol PP belum kelar, muncul kasus baru di Dinkopdag Surabaya. Di instansi tersebut, terungkap dugaan adanya mafia perizinan di Dinkopdag. Lagi-lagi, Kejari Surabaya kembali mengusut kasus tersebut.

Rencananya, dalam waktu dekat Kejari Surabaya akan melaporkan hasil penyelidikan kasus hukum di Satpol PP dan Dinkopdag Surabaya.