Tebus Ijazah 729 Pelajar yang Tunggak SPP, Wali Kota Surabaya: Itu Tanggung Jawab Pemerintah

Ijazah itu ditahan karena 729 pelajar tersebut belum melunasi tunggakan administrasi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah.

Meski SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tetap memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan pelajar asal Surabaya.

Hal itu dibuktikan dengan cara menebus ijazah 729 pelajar SMA/SMK sederajat dari total 25 sekolah di Kota Surabaya.

Eri Cahyadi mengatakan, uang senilai Rp1,7 miliar yang digunakan menebus ijazah berasal dari zakat yang dibayarkan aparatur sipil negara (ASN).

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Surabaya, zakat yang dibayarkan ASN itu dikelola, lalu digunakan untuk menebus ijazah.

"Jadi dari 729 tadi, uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya? dari Baznas. Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," kata Eri Cahyadi di Gedung Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya, Selasa (14/6/2022).

Meski demikian, Eri Cahyadi tak ingin ada pelajar Surabaya yang ijazahnya ditahan pihak sekolah.

Menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.

"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," ucap dia.

Dia menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk menutupi biaya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap membantu menganggarkan melalui beasiswa.

"Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu umpamanya, setelah itu jangan lagi diminta," ujar dia.

Eri meyakini Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa.

Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.

"Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," tutur Eri.