Peringati Hari Lahir Pancasila, Khofifah Ajak Muslimat NU Tangkal Radikalisme

MALANG, KOMPAS.com - Memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak ribuan ibu-ibu dari Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) asal Kabupaten Malang membacakan "Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam".

Hal itu dilakukannya dalam kegiatan Halal Bihalal dan Pelantikan PC Muslimat NU Kabupaten Malang yang diselenggarakan di Auditorium Prof Dr KH Muhammad Tholhah Hasan, Universitas Islam Malang, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu (1/6/2022).

Acara itu dihadiri 1272 warga Muslimat NU asal Kabupaten Malang.

Wanita yang juga salah satu Ketua PBNU itu mengatakan, Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam telah dirumuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tahun 1983.

"Mohon ingat kembali keputusan Munas Alim Ulama NU 1983 di Situbondo bahwa Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara RI bukanlah agama, tidak bisa menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan menggantikan kedudukan agama, jadi Pancasila bukan agama," katanya.

Khofifah juga berpesan kepada seluruh warga Muslimat NU yakni Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang hingga Pimpinan Ranting untuk berhati-hati menerima berbagai narasi yang ingin menggantikan ideologi Pancasila di Indonesia.

Menurutnya, Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tahun 1983 menjadi dasar bagi NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi kehidupan berorganisasi, bermasyarakat serta berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya mohon tidak ada Muslimat NU terkontaminasi pemahamannya dari kelompok (radikal) yang menjadi bagian dari penggerak anti Pancasila," katanya.

Namun, dia yakin bahwa warga NU akan kokoh, kuat dan solid dalam menata badan-badan otonom di lingkungan NU untuk menjaga bangsa dan negara.

"Berarti di dalamnya adalah ada ideologi didalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila," katanya.

Khofifah mengatakan bahwa pesan yang disampaikannya menjadi sangat fundamental atau mendasar saat Muslimat NU berperan dalam mengurusi kehidupan di masyarakat.

Hal itu karena tidak menutup kemungkinan adanya kelompok penggerak yang ingin menggantikan Indonesia dengan sistem pemerintahan dan politik dengan ideologi selain Pancasila.

"Karena mungkin di dusun, ranting, kita tidak tahu, saya minta di setiap pengkaderan Muslimat NU hal-hal seperti ini jangan pernah sudah dianggap selesai dan enteng," katanya.

Dia juga mengajak warga Muslimat NU bersyukur karena bangsa Indonesia masih dalam situasi yang kondusif.

"Kalau suasana daerah tidak kondusif maka masyarakat tidak menjadi tenang dalam melakukan segala kegiatannya seperti beribadah, berdagang, sekolah, organisasi," katanya.

Khofifah bercerita bagaimana kondisi negara Afganistan yang berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Indonesia karena dihantui rasa tidak aman.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi pernah bertemu dengan Presiden Afganistan Ashraf Gani sebelum jatuh di tangan Taliban, yang merasa kaget dengan situasi di Indonesia.

"Beliau tanya jumlah suku di Indonesia dan dijawab Pak Jokowi ada 714 suku, beliau kaget kok bisa tenang, damai dan rakyatnya rukun, di Afganistan ada 7 suku tapi kalau bertengkar sering, di sana gowes sepeda, beribadah tidak bisa tenang karena negaranya tidak aman, harus bersyukur kita hari ini," ungkapnya.

Saat ditanya soal bagaimana menangkal kelompok radikal yang masuk dalam dunia pendidikan, menurutnya hal itu bisa terjadi di semua agama.

Khofifah menyampaikan seluruh elemen harus masyarakat memiliki tugas dan rasa tanggungjawab yang sama untuk membangun kehidupan dengan ruang moderasi, ruang toleransi, saling menghormati dan menghargai.

"Itu harus terus disemai, kita sebetulnya di NU punya basis yang dijadikan referensi, harapannya juga umat Islam di seluruh Indonesia sesuai dengan lima item pada keputusan Munas Alim Ulama pada Desember 1983 supaya tidak terjadi dispute dalam memahami hubungan antara Islam dan Pancasila," katanya.

Orang nomor satu di Jawa Timur itu mengungkapkan pentingnya penguatan pemahaman tentang Ahlussunnah Wal Jamā'ah (Aswaja) yang harus menjadi pondasi dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, untuk menjaga dan mengawal NKRI penting untuk mensosialisasikan dan menerapkan landasan kehidupan sesuai akronim dari PBNU yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.