Angka Kematian Sapi akibat PMK di Lumajang Terus Bertambah

LUMAJANG, KOMPAS.com - Satu ekor sapi berukuran jumbo di Lumajang, Jawa Timur, mati, Selasa (31/5/2022). Kematian sapi itu memperpanjang catatan kasus sapi yang mati akibat penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sapi jumbo itu merupakan milik Bagio, warga Dusun Krajan, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Bagio mengaku, sapinya sakit sejak seminggu yang lalu. Sapi itu sempat disuntik satu kali.

Pada Senin (30/5/2022) malam, kondisi sapi kritis dan tidak sempat didatangi oleh petugas kesehatan hewan karena sedang menangani sapi yang lain.

Akhirnya, Bagio terpaksa hanya memberikan ramuan tradisional berupa empon-empon seperti imbauan yang diberikan pemerintah. Nahas, sapi seharga Rp 25 juta itu tidak bisa tertolong dan mati.

"Cuman dikasih empon-empon, tadi malam sudah telepon dokternya tapi tidak bisa datang karena sedang menangani sapi yang lain katanya," kata Bagio di rumahnya, Selasa (31/5/2022).

Sebenarnya, perangkat desa setempat telah berupaya untuk mengantipasi kematian sapi yang terus bertambah dengan membuat laporan ke dinas terkait. Namun, minimnya tenaga kesehatan hewan diyakini menjadi faktor lambannya penanganan sapi milik warga yang sakit.

"Sudah ada 6 ekor sapi di dusun kami yang mati dalam satu minggu ini, dokter hewan sebenarnya sudah dihubungi, tapi mungkin sedang menangani sapi yang lain," kata Indra, Kepala Dusun Krajan, Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Data dibuat terpusat

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan upaya penanganan terhadap wabah PMK. Rapat dan koordinasi lintas sektor terus digelar untuk segera mengatasi wabah tersebut.

Sebab, angka kematian sapi di Lumajang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhannya. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai tertutup terkait angka kasus PMK terhadap hewan ternak.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang drh. Rofiah menjelaskan, Kementerian Pertanian melarang untuk menyebarkan data PMK kepada publik.

"Kemarin zoom meeting dengan Kementan dan diminta untuk tidak menyebarkan data PMK kepada masyarakat," jelasnya.

Sebagai gantinya, Rofiah mengatakan, pihak kementerian akan menyiapkan pusat data yang akan di-update dari kementerian setiap harinya.

"Nanti akan dibuatkan pusat data terpadu seperti Covid-19, Insyaallah secepatnya diluncurkan," pungkasnya.