Lokasi Tambang Pasir Ilegal di Pesisir Lumajang Digerebek, 15 Truk dan 2 Ekskavator Disita

Usai membentuk Satuan Tugas (Satgas) pasir yang dikepalai langsung oleh Kapolres Lumajang, langkah tegas mulai dilakukan.

Kamis (26/5/2022), polisi menggerebek aktivitas penambangan pasir ilegal di pesisir Lumajang tepatnya Desa Bago, Kecamatan Pasirian.

Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyita 15 unit truk dan dua alat berat jenis ekskavator dari lokasi pertambangan.

Informasi yang dihimpun, alat pertambangan yang disita milik perusahaan asal Banyuwangi.

Perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas pertambangan sejak awal tahun meskipun baru mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Kementerian ESDM.

Padahal untuk bisa melakukan aktivitas pertambangan, sebuah perusahaan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan membenarkan penyitaan 15 truk dan 2 alat berat di Desa Bago.

Namun, pihaknya belum bisa banyak memberikan keterangan. Sebab, proses penyelidikan masih berlangsung.

Dewa berjanji akan mengumumkan hasil penyelidikannya dalam beberapa hari ke depan.

"Kami masih lakukan pemeriksaan dan selidiki, nanti akan kami rilis hasilnya," kata Dewa di Mapolres Lumajang, Jumat (27/5/2022).

Sementara, Nawawi warga Dusun Rekesan Desa Bago mengatakan bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal tidak hanya dilakukan di kawasan muara sungai.

Beberapa titik lainnya juga masih banyak ditemukan aktivitas tambang yang tetap beroperasi. Nawawi berharap penindakan tegas bisa dilakukan.

“Sekarang kalau di muara sungai sudah berhenti, tetapi terkait dengan pelanggaran di Desa Bago ada banyak. Seperti di Morodadi, Moro Seneng. Setiap hari ada ratusan truk datang-keluar di sana," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Lumajang Thoriqul Haq telah berulang kali menegaskan aktivitas pertambangan pasir di pesisir dilarang.

Pemerintah telah menetapkan wilayah pesisir sebagai lahan konservasi yang harus dijaga dan bersih dari segala aktivitas tambang.

"Iya itu ilegal, harus berhenti, kita sudah buat laporan, ilegal itu," tegasnya.